KPK Usul Bikin Tim Kajian untuk PT JII, Sekda: Cari Peluang Kerja Sama Kementerian ESDM

Terkait itu, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto, mengaku belum menerima laporan terkait rekomendasi dari KPK tersebut.

KPK Usul Bikin Tim Kajian untuk PT JII, Sekda: Cari Peluang Kerja Sama Kementerian ESDM
Tribun Jambi/Zulkifli
Sekdaprov Jambi, M Dianto. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgh) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jambi segera membentuk tim kajian, untuk mengkaji secara komprehensif BUMD PT Jambi Indoguna International ( PT JII).

Hasil kajian itu, diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menyikapi BUMD itu, apakah akan dilanjutkan atau dibukukan.

Usul itu merupakan merupakan rekemendasi hasil pertemuan Korsupgah KPK dengan sejumlah pejabat Pemprov Jambi pada Jumat (15/3).

Terkait itu, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto, mengaku belum menerima laporan terkait rekomendasi dari KPK tersebut.

"Saya bulum dapat laporan terkait itu, nanti akan saya tidak lanjuti," kata M Dianto, saat diwawancarai Tribunjambi.com, Selasa (19/3)

Sekda mengatakan sedari dulu pihaknya bersama Asisten II dan Biro Ekonomi dan Sumber Saya Alam telah mengkaji bagaimana manajemen PT JII bisa lebih baik. Jangan lagi aset penyertaan modal pemerintah provinsi ke PT JII terus tergerus.

Sementara itu, sambung Sekda, kalau memang manajement PT JII itu bisa mengelola PT JII, peluang-peluang usaha yang sudah diberikan pemerintah untuk PT JII sangat terbuka luas.

PT JII bisa bekerja sama dengan Jementerian ESDM untuk mengelola migas di Jambi. Karena ada aturan migas boleh dikelola 5-10 persen usaha migas bisa dikelola oleh BUMD.

"Kita kemarin berpikir kalau JII ini akan kita hapuskan. Tapi ternyata peluang BUMD Pemprov itu masih ada peluang. Jadi Pak Asisten II dengan kepala Biro Perekonomian kemarin sudah pergi ke Provinsi Riau, ternyata di sana BUMDnya bisa berkembang karena dapat dari konsesi 5-10 persen usaha migas bisa dikelola oleh BUMD milik pemerintah, kalau 100 persen saham BUMD itu milik Pemprov. Namun kita di Jambi PT JII ini belum 100 persen milik Provinsi, masih ada 5 persen saham perusahaan milik pihak ke tiga," beber Dianto.

Pemprov akan upayakan bagaimana 100 pesen saham PT JII ini bisa menjadi milik pemerintah provinsi.

Halaman
12
Penulis: Zulkifli
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved