Kabupaten Bungo Dapat Dana Banpol Tertinggi di Jambi, Partai Demokrat Tertinggi

Bungo menjadi kabupaten yang mendapat Dana Bantuan Politik (Banpol) tertinggi di Provinsi Jambi.

Kabupaten Bungo Dapat Dana Banpol Tertinggi di Jambi, Partai Demokrat Tertinggi
HENDRA A SETYAWAN
Logo Partai Demokrat 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Bungo menjadi kabupaten yang mendapat Dana Bantuan Politik (Banpol) tertinggi di Provinsi Jambi. Dana Banpol ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan Partai Politik (Parpol) yang ada di Kabupaten Bungo.

Sekretaris Dinas BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo, Hamrizal menyebutkan, suara sah di Kabupaten Bungo dihargai Rp 6.009 untuk per suara yang sah.

Setelah dilakukan pendataan dan perekapan di setiap Partai Politik, masing-masing Parpol mendapatkan bantuan yang berbeda-beda. Untuk suara tertinggi didapat oleh partai Demokrat sebanyak 30.885 suara.

"Total suara Demokrat sebanyak 30.885 dikali Rp 6.009. Hasilnya Demokrat mendapatkan bantuan sebesar Rp 183.185.245," ungkap Hamrizal.

Baca: Profil Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang Kena OTT KPK, Alumni ITB Cucu Mantan Menteri Agama RI

Baca: Harga Daging Ayam Jadi Penyebab Muara Bungo Alami Deflasi 0,20 Persen

Baca: Kasus Penistaan Agama yang Menjerat Seorang Pendeta dan Pensiunan Dilimpahkan ke Kejaksaan Jambi

Baca: Pertamina Buka Lowongan Kerja Besar-besaran! Tersisa 3 Hari Lagi, Ini Syaratnya, Buruan!

Di bawah Demokrat, untuk bantuan tertinggi kedua didapat partai Golkar dengan jumlah suara 22.082 suara, yang kalau dikalikan menjadi sebesar Rp 132.690.738.

"Untuk bantuan yang terendah dari partai PKPI, dengan total suara 7.105 serta bantuan berkisar Rp 42.693.945," jelasnya.

Dia menjelaskan, setiap partai politik yang ingin menggunakan bantuan tersebut mesti membuat surat pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan. Tanpa surat pertanggungjawaban, pencairannya akan ditunda.

Uang yang diterima itu pun, kata Hamrizal, harus jelas peruntukannya.

“Harus jelas peruntukannya. Misalkan penggunaannya untuk apa, harus ada bukti. Kalau digunakan untuk pendidikan politik harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan nanti, digunakan untuk pendidikan tetapi dilaksanakan kurang tepat,” jelasnya.

Kendati begitu, Hamrizal mengakui, hingga saat ini, pihaknya juga belum menemukan penggunaan dana yang kurang tepat. “Belum ada. Boleh dikatakan masih bisa ditolerir,” imbuhnya.

Dia mengimbuhkan, jika dana bantuan ini digunakan tidak tepat sasaran, maka nantinya akan ada koreksi dari BPK. Namun sejauh ini, katanya, untuk dana bantuan tidak ada yang mendapatkan sanksi.

“Mudah-mudahan, ke depan kita bisa menggunakan dana ini dengan benar, membuat Spj (surat pertanggungjawaban, red) dengan benar,” pungkasnya.

Baca: Promo Maret 2019 - Pegipegi.com Beri Diskon Hotel hingga Rp 1 Juta, Perhatikan Syaratnya!

Baca: Promo AirAsia - Mulai Kursi Gratis hingga Beragam Diskon Belanja, Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Baca: Ketum PPP Romahurmuziy Terjaring OTT KPK, Dugaan Kasus Suap Jabatan di Kemenag

Baca: Romahurmuziy Diciduk Sekira Pukul 09.00 WIB, OTT KPK di Kanwil Kemenag Surabaya

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved