Aksi di Depan Kantor Bupati Tanjab Barat, Ormas Tuntut Pemkab Kembalikan Tanah Benyamin

Massa menuding Pemkab Tanjabbar menguasai tanah milik Benyamin (56) warga RT 06 Kelurahan Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara.

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Puluhan warga yang terdiri dari Organisasi Masyarakat (Ormas) melaksanakan aksi di Kantor Bupati Tanjab Barat (Tanjabbar) menuntut pengembalian tanah warga, Kamis (14/3/2019).

Pada orasinya warga menuding Pemkab Tanjabbar menguasai tanah milik Benyamin (56) warga RT 06 Kelurahan Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjab Barat.

Tanah tersebut, pada tahun 2015 lalu telah memiliki sporadik dengan nomor 594/12/MKJ/2015 yang ditandatangani oleh Muhammad Arif, yang menjabat Lurah Mekar Jaya pada saat itu, dan saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Lurah Tungkal IV Kota.

Salah satu koordinator orasi, Sudirman mengatakan sporadik yang dibuat tersebut, saat ini sudah dilakukan pembatalan sepihak oleh Pemkab Tanjabbar melalui mantan Lurah Mekar Jaya tersebut.

Baca: Bupati Safrial Akan Beri Sanksi Pejabatnya yang Tidak Menyerahkan LHKPN

Baca: Dua TKA Tiongkok Ditemukan di Sarolangun, Kesbangpol Akan Lapor ke Imigrasi Jambi

Baca: Peserta BPJS Ngeluh, Tiga Rumah Sakit di Kota Jambi Ini Belum Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Baca: Pasar Angso Duo Masih Beroperasi 24 Jam, Maulana Tolak Keluarkan Izin Kelola

Muhammad Arif dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani Ketua RT setempat dan sembilan orang warga sebagai saksi.

"Pembatalan dilakukan sepihak, tanpa seizin dari pemilik tanah. Memang di atas tanah dengan panjang 61 meter dan luas 50 meter tersebut telah berdiri 5 unit bangunan milik pemkab Tanjabbar yakni 3 unit rumah dinas Puskesmas dan 2 unit rumah dinas Kecamatan dibangun melalui dana CSR PT Petrochina," ungkap Sudirman, mewakili pemilik tanah.

Dia meminta Pemkab memberi solusi agar warga pemilik tanah tidak dirugikan, jika pemerintah tidak bisa menyelesaikan secara duduk bersama, dia menegaskan akan menempuh jalur hukum dan menghancurkan bangunan milik pemkab di atas tanah tersebut.

Warga juga mempertanyakan kenapa sporadik yang sudah ditandatangani dengan status sah bisa mendadak dibatalkan.

"Kita minta solusi dari pemkab dulu. Jika tidak ada solusi kami akan menghancurkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved