Presiden Jokowi Diminta Berhentikan Sekjen Kementerian ATR BPN, Ini Alasan Kepala BPN Muarojambi

Ia meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk memberhentikan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

Presiden Jokowi Diminta Berhentikan Sekjen Kementerian ATR BPN, Ini Alasan Kepala BPN Muarojambi
Kolase TribunJambi/Kementerian ATR/BPN
Anthon Kepala BPN Muarojambi dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muarojambi, Anthon, menolak untuk mengikuti pelantikan dirinya di BPN Riau. Pelantikan itu, disebut-sebut olehnya menyalahi aturan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Anton, tanggal 8 Maret 2019 Ia menerima undangan untuk dilantik di BPN Riau. Per tanggal 8 Maret itupula Ia mengajukan surat pengunduran dirinya. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers, Senin (12/3/2019) di Kantor BPN Kabupaten Muarojambi.

Baca: Kejanggalan Jabatan Sekjen di Kementerian ATR/BPN Diungkap Kepala BPN Muarojambi yang Menolak Mutasi

Baca: Inilah Sosok Nurman Anthoni, Kepala Kantor BPN Muarojambi yang Tolak Mutasi Promosi Jabatan ke Riau

Baca: Jadwal Liga Champion Live RCTI, Juventus Vs Atletico Madrid dan Bayern Muenchen Vs Liverpool

"Pertanggal 13 (red- hari ini), saya tidak lagi masuk ke kantor sini," sebut Anthon, Kemarin (11/3/2019).

Sementara itu, saat di kunjungi di Kantor BPN Kabupaten Muarojambi, berdasarkan yang dikatakan oleh seorang pegawai mengatakan bahwa, Anthon tidak terlihat sejak Selasa pagi (12/3/2019).

"Dari pagi dak ada saya lihatnya," kata pegawai BPN yang tidak ingin disebutkan namanya.

Masih berdasarkan keterangannya dalam konferensi pers kemarin, Ia meminta untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk memberhentikan Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN). Menurutnya ini adalah Ia satu diantara kejanggalan yang ada di lembaga BPN.

"Sebagai contoh, ini UU (red- UU No. 5 tahun 2014) berlaku untuk ASN jadi dari seorang staf eselonI ini lah Undang-undangnya, kecuali menteri, Kalau menteri itu bukan jabatan karir tetapi jabatan politis Tetapi kalau eselon satu kalau di Kementrian itu jabatannya sekretariat jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal," terangnya.

Baca: Prediksi Skor dan Head to Head Juventus Vs Atletico Madrid Live RCTI Nanti Malam di Liga Champions

Baca: Formasi & Daftar Gaji BUMN Rekrutmen 2019, Gaji Lebih Besar dari CPNS, Pegadaian Paling Menggiurkan

Lebih lanjut Ia menerangkan, namun yang terjadi di Kementerian ATR BPN saat ini sudah menyalahi aturan. Satu disebutkannya yaitu jabatan sekretariat jenderal Kementerian Agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional yang diemban oleh Himawan Arif Sugoto. Menurutnya Himawan Arif Sugoto bukanlah seorang pegawai negeri.

"Sekretaris jenderal kementerian ATR BPN bukan dari pegawai negeri. Sekali lagi saya sampaikan, sekretaris jenderal kementerian ATR BPN, Himawan Arif Sugoto bukan merupakan pegawai negeri dan itu menyalahi aturan tentunya ke depan ini akan saya suarakan," sebutnya.

Baca: VIDEO: Dipaksa Berhubungan Badan, Begini Kronologi Terapis Pijat Go-Massage Layani Pelanggan di Kos

Baca: Urutan Login rekrutbersama.fhcibumn.com, Daftar Lowongan Kerja BUMN Terakhir 17 Maret 2019

Baca: Video Viral, Dua Pencuri Helm Dikurung di Kamar Mayat RSUD Raden Mattaher Jambi, Serem Gan!

"Pak Jokowi harus berani, harus segera memberhentikan sekretaris jenderal kementerian ATR BPN karena menyalahi aturan," pintanya kemarin.(*)

Penulis: syamsul
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved