Bawaslu Tanjab Barat Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Politisi PKB, Ini Alasannya

Bawaslu Tanjab Barat menghentikan kasus dugaan adanya politik uang ini dengan alasan tidak memenuhi temuan unsur formil, atau tidak dengan sengaja.

Bawaslu Tanjab Barat Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Politisi PKB, Ini Alasannya
IST
Masyarakat saat mengikuti sosialisasi oleh caleg. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Kasus pelanggaran pemilu dugaan politik uang salah satu Calon Anggota DPR RI dari Partai PKB Daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi, H Handayani dihentikan pada tahap I.

Bawaslu Tanjab Barat menghentikan kasus dugaan adanya politik uang ini dengan alasan tidak memenuhi temuan unsur formil, atau tidak dengan sengaja.

Ketua Bawaslu Tanjab Barat melalui anggota Bawaslu Divisi penanganan pelanggaran, Yasin menjelaskan, keputusan yang diambil dalam rapat pleno Bawaslu Tanjabbar dan rapat koordinasi Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu Tanjab Barat, Kepolisian dan Kejaksaan.

Setelah melakukan penelusuran investigasi, lalu dilanjutkan penyelidikan selama 7 hari dengan melakukan klarifikasi kepada pemberi dan penerima, penelitian, pemeriksaan dan kajian kasus dengan berbagai fakta dan data.

"Kami menyimpulkan bahwa kasus dugaan money politik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kasus dihentikan tahap I (satu)," katanya, Jumat (8/3).

Baca: Kasus Korupsi Dana PAUD, Heriyah Divonis 3 Tahun Penjara

Baca: Dicoret KPU dari DCT, Syaihu Cs Ajukan Gugatan ke Bawaslu Sarolangun

Baca: Korupsi Alkes Bungo, Solihin Terima Divonis Satu Tahun Dua Bulan

Baca: Sampah Dibuang di Tepi Danau, Wabup Bungo Minta Camat dan Kades Awasi

Baca: Soal Hibah Jembatan Muara Sabak, Pemprov Jambi Masih Akan Mengkaji

Adapun ini kesimpulan rapat ini yaitu : Berdasarkan kajian Bawaslu dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyetujui bahwa:

Satu, bahwa perbuatan H. Handayani, SKM, MPH Tidak memenuhi unsur unsur menjanjikan atau mememberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung sebagimana diatur pada Pasal 280 ayat 1 Huruf j jo Pasal 523 ayat UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

Kedua bahwa dari temuan berdasarkan pembahasan pertama dditingkat Sentra Gakkumdu tidak terpenuhinya unsur formil temuan untuk membuktikan kesengajaan sesuai dengan ketentuan pasal 523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf j.

Diluar kesimpulan itu dia menambahkan, diantara alat bukti yang tidak lengkap adalah karena tidak bisa melakukan klarifikasi atau meminta keterangan terhadap salah satu warga sebagai saksi kunci.

Halaman
123
Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved