Terkendala Payung Hukum dan Trayek, Dishub Tanjab Timur Belum Bisa Operasikan Kendaraan Umum

- Dinas Perhubungan (Dishub) pernah melakukan rapat bersama instansi terkait, membahas terkait MoU terkait teknis operasional.

Terkendala Payung Hukum dan Trayek, Dishub Tanjab Timur Belum Bisa Operasikan Kendaraan Umum
tribunjambi/abdullah usman
Empat unit kendaraan operasional yang terparkir di kantor Dishub Tanjabtim 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Dinas Perhubungan (Dishub) pernah melakukan rapat bersama instansi terkait, membahas terkait MoU terkait teknis operasional.

Selain permasalahan kondisi bus, juga tujuan trayek dan terminal. Beberapa kendala lainnya juga masih menjadi permasalahan untuk pengoperasian bus sekolah dan bus umum tersebut, diantaranya terkait belum adanya payung hukum atau perbub terakait besaran ongkos.

Baca: Pengembala Asal Pentagen, Hilang di Hutan Kerinci, Sapinya Pulang Sendiri ke Kandang

Baca: Empat Kendaraan Umum Dirumahkan, 2 Diantaranya Bus Sekolah, Ini Alasan Dishub Tanjab Timur

Baca: Maling Satroni Rumah Pasukan Elite Kopaska TNI AL, Begini Nasib Komplotan Penjarah Rumah Tersebut

"Dari hasil rapat bersama pada beberapa tahun lalu bersama pihak polres dan pendidikan, kita meminta payung hukum terkait teknis tadi terutama permasalahan ongkos dan trayek," jelas Kabid Lalin Dinas Perhubungan Zaldi

Selain itu, Dua kendaraan bus sekolah yang rusak tersebut membutuhkan Anggana cukup besar untuk perbaikan estimasi mencapai Rp 50-60 juta.

"Jika harus menggunakan bus umum untuk angkutan sekolah tentunya kita meminta pengalihan fungsi tersebut dan harus ada MOU payung hukum," jelasnya.

Baca: Sebelum Dinikahi Reino Barack, Syahrini Pernah Dikabarkan Dekat Dengan Sosok Haji Isam Bos Batubara

Baca: Sempat Klaim Sebagai Anak Denny Soemargo, Hasil Tes DNA Anak DJ Verny Hasan Buktikan Hal Lain

Baca: Latihan Mematikan Kopaska, Dilempar Pelatih ke Laut Lepas Tanpa Alat Bantu, Inilah Hantu Laut TNI AL

Dikatakannya pula, angkutan seperti ini merupakan perintis (pemula) dan tidak semua kabupaten dapat. Hanya Kota Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, dan Merangin. Karena itu berdasarkan pengajuan tahun 2016 sedangkan bus sekolah anggaran tahun 2006 dinilai dari kebutuhan.

"Saat ini kita akan membuat perbub pola trayek angkutan. Dan payung hukum melalui MoU bersama pihak kepolisian, diknas, dan dishub. Namun meskipun dengan dua kendaraan yang ready belum bisa memenuhi kebutuhan," jelasnya. (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved