Penuhi Panggilan KPK, Wabup Muarojambi Klarifikasi LHKPN, Sebut ini Contoh Bagi Semua ASN

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wakil Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), hari ini Selasa (5/3/2019) mengahadiri panggilan KPK untuk klarifikasi laporan harta kekayaan yang ia miliki.

BBS tiba dikantor Gubernur Jambi tempat dilaksanakannya pemeriksaan, sejak pagi dan baru keluar pada pukul 12.56 WIB.

Saat diwawancarai sejumlah awak media di depan pintu utama Kantor Gubernur Jambi, BBS menyampaikan bahwa laporan LHKPN yang telah ia laporkan adalah melalui online.

Baca: Hari Ke 2 Pemeriksaan LHKPN Kepala Daerah di Provinsi Jambi, 3 Kepala Daerah Sudah Hadir

Baca: REVIEW GADGET Cara Merekam Video Call WhatsApp Ada 3 Tahap, Ini Urutannya

Baca: Umur 45 Tahun Masih Lajang, Fakta Sebenarnya Sosok Rian Pengusaha Kencani Vanessa Angel Rp 80 Juta

"Dokumen-dokumen yang kita laporkan itu, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ayo kita perbaiki," kata Bambang.

Disebutkan Bambang, ini tentu mejadi contoh bagi semua ASN, karen per 31 Maret 2019 ini seluruh kepala daerah, maupun pejabat baik eselon II maupun eselon III wajib untuk memberikan laporan terkait harta kekayaan yang mereka miliki.

"Kalau nanti selon II eselon III malalui Bupati tidak melaporkan maka akan dikenakan sanksi. Maka kita memberikan contoh yang baik," sebut Bambang.

Baca: Tribun Jambi Kunjungan ke BPJS Ketenagakerjaan, Dodi Sarjana: Ada 9 Aksi di Hut Tribun ke 9

Baca: Resmi Dirilis Realme 3, Smartphone Canggih Rp 1 Jutaan, Cek Juga Harga Xiaomi Mi 9 & Vivo V15

Baca: Bripka Kristian Sitorus Menembak Kepala Sendiri, Curhat Pilu Sang Istri Hilda Delvia Pakpahan

Klarifikasi yang dilakukan KPK hari ini merupakan klarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2017.

Menurut BBS beberapa item daftar LHKPN nya yang akan diperbaiki karen perubahan nilai. Seperti harga motor yang turun setiap tahun. Dan akan diperbaiki sampai Maret ini.

Namun sayangnya BBS enggan menyampaikan berapa nilai harta kekayaannya yang ia laporkan kepada KPK.

"Kan melapornya lewat online, bisa langsung dilihat di online," pungkasnya.(*)