Soal Status Tanah Kantor Basarnas Bungo, Sekda: Aset Itu Sudah Clear

"Mengapa perlunya kita bangun kantor Basarnas, dengan kondisi alam yang sekarang ini, banyak bencana, kita minta Basarnas juga didirikan di sini,"

Soal Status Tanah Kantor Basarnas Bungo, Sekda: Aset Itu Sudah Clear
tribunjambi/mahreza
Sengketa kantor Basarnas Bungo, yang diklaim berdiri di atas tanah milik pribadi. Namun, Sekda Bungo, Ridwan Is menyatakan bahwa soal aset tersebut sudah clear

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Sengketa tanah yang ditempati Kantor Basarnas Bungo, ditanggapi Sekda Bungo, Ridwan Is. Menurutnya, tanah yang menjadi tempat pembangunan kantor Basarnas Bungo tersebut, sudah sesuai keputusan daerah.

"Kantor Basarnas itu sudah sesuai keputusan daerah. Kita mati-matian dulu, memperjuangkan berdirinya kantor Basarnas Bungo. Seingat saya dulu, waktu Pak Mashuri baru-baru jadi Bupati, kita menghadirkan anggota dewan pusat. Ramai-ramai datang ke Bungo. Dan, juga banyak kita sampaikan keluhan-keluhan dalam rangka proses pembangunan, termasuk juga kelembagaan," terang Sekda.

Baca: Buntut Klaim Tanah, Mobil Basarnas Bungo Sulit Keluar Diadang Tumpahan 4 Truk Tanah

Baca: Sekda Kabupaten Batanghari Sebut Pemkab Batanghari Dapat Predikat B Minus Dalam Hal Zona Integritas

Baca: Jalan Lintas Sumatera di Bungo Banyak yang Rusak, Ini Tanggapan Sekda Bungo

Saat itu kata dia, ada beberapa pembangunan yang menjadi pembicaraan, di antaranya kantor Basarnas tersebut. Hal itu mengingat kondisi alam di sekitar Bungo yang mulai rawan bencana.

"Mengapa perlunya kita bangun kantor Basarnas, dengan kondisi alam yang sekarang ini, banyak bencana, kita minta Basarnas juga didirikan di sini," jelasnya.

"Ingat betul kita bagaimana mengajukan ke pusat. Dengan membawahi Tebo, Sarolangun, Bangko (Merangin, red). Itu banyak, bahkan sampai ke daerah lain," kenangnya.

Baca: Bupati Bungo Besok Dijadwalkan Diperiksa Terkait Kekayaannya Oleh KPK, Ini Penjelasan Kabag Humas

Baca: Ketika Kapal Selam TNI AL Gagalkan Perang India vs Pakistan, Kesepakatan Untuk Berdamai pun Tercipta

Dia menceritakan, sebelumnya kantor Basarnas merupakan kantor Pol-PP. Sebelum itu, merupakan kantor Departemen Perdagangan. Artinya, katanya, kantor itu sepenuhnya dibangun oleh pemerintah daerah.

"Kenapa membangun di sana, karena pemerintah daerah menganggap tanah itu sudah diselesaikan dengan baik. Tahu-tahu di dalam perjalan, Keluarga mengaku tanah itu adalah milik pribadi. Tapi yang jelas, kita menerima aset itu sudah clear," pungkasnya.

Baca: Hujan Disertai Angin Kencang, Buat Pohon Besar Tumbang di Desa Kumun, Kendaraan Tidak Bisa Melintas

Baca: Gunakan Sandi Nama Wanita, Siapa Sangka Musuh Hancur Dibuat Kopassus Dalam Operasi Senyap Ini

Baca: Anak Angkat Cristiano Ronaldo dari Indonesia Ini Tidak Lupa Mimpinya Diwujudkan Sang Mega Bintang

Diinformasikan, beberapa waktu terakhir timbul polemik mengenai tanah tempat dibangunnya kantor Basarnas.

Sejumlah ahli waris mengaku tanah tersebut merupakan milik Yusuf AZ. Atas permasalahan itu, ahli waris bersama aliansi BPAN menyegel kantor Basarnas pada 12 Februari 2019 lalu. Selain itu, mereka juga sempat menempelkan plang dijual atas kepemilikan H M Yusuf A Z.

Mereka menuntut agar kepemilikan tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris Yusuf AZ. (*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved