Masih Hutang 2 Bulan di Akhir 2018, Segini Jumlah Hutang BPJS di RSUD KH Daud Arif

"Tahun 2018 masih ada sekitar Rp4 miliar, yaitu bulan November dan Desember. November sudah diverifikasi dan Desember sedang di verifikasi oleh BPJS,"

Masih Hutang 2 Bulan di Akhir 2018, Segini Jumlah Hutang BPJS di RSUD KH Daud Arif
tribunjambi/darwin
BPJS Kesehatan Kuala Tungkal, menargetkan diakhir tahun, peserta BPJS Kesehatan bisa tercapai 75 persen dari masyrakat Tanjabbar 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan, masih tersangkut utang tahun 2018 sekitar Rp4 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Daud Arif, Kuala Tungkal.

Hal ini dikatakan Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, dr Elfry Syahril.

Kata dia, utang sekitar Rp4 miliar tersebut merupakan klaim rumah sakit pada November dan Desember 2018, dengan rata -rata sekitar Rp Rp2 miliar.

Baca: Mulai 1 Maret 2019, Obat Kanker Usus Tak Lagi Ditanggung BPJS: Hanya Dilayani Faskes Ini

Baca: BPJS Ketenagakerjaan Bakal Menanggung Penuh Biaya Medis Kecelakaan Kerja, Ini Daftar Hak Peserta

Baca: KPK Panggil 14 Kepala Daerah, Pengamat: Kepala Daerah Bisa Jadi Tersangka

"Tahun 2018 masih ada sekitar Rp4 miliar, yaitu bulan November dan Desember. November sudah diverifikasi dan Desember sedang di verifikasi oleh BPJS," ungkapnya.

Menurut dr Elfis, aturan BPJS Kesehatan, seandainya rumah sakit merasa terganggu dengan utang yang ada, disarankan agar RS membuat MoU dengan pihak Bank untuk melakukan pinjaman.

"Aturan lain dari BPJS juga, jika BPJS terjadi keterlambatan pembayaran kepada rumah sakit setelah verifikasi selama 15 hari, maka BPJS dikenakan denda 1 persen dari total nilai utang," jelasnya.

Baca: Wah, Anggaran Rp6,7 Milyar, Kanstin Jalan Patunas Gunakan Kayu, Padahal Semestinya Besi Behel

Baca: Syahrini Kirim WA Minta Maaf ke Hotman Paris Karena Tak Mengundang ke Acara Pernikahannya di Jepang

Baca: Lokus Stanting Difokuskan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Heran

Dia menyebutkan, seandainya RS masih bisa operasi dengan dana operasional yang ada, maka tidak perlu melakukan pinjaman di bank.

"Sebaliknya jika seandainya hutang BPJS mengganggu keuangan rumah sakit, maka secara otomatis kita akan melakukan pinjaman," sebutnya.

"Jika RS melakukan pinjaman kepada bank, maka pinjaman tentu ada bunganya. Nah, bunganya itu dibayarkan oleh BPJS yaitu dengan denda 1 persen dari total klaim utang," lanjutnya.

Baca: Anak Angkat Cristiano Ronaldo dari Indonesia Ini Tidak Lupa Mimpinya Diwujudkan Sang Mega Bintang

Baca: Hotman Paris Bakal Buka-bukaan Soal Artis yang Pernah Kencan Sama Lucinta Luna, Ada Satu Aktor Gaek

Lebih lanjut, dr Elfis menuturkan utang yang di klaim rumah sakit akan di verifikasi BPJS selama 15 hari. Jika setelah 15 hari tidak dibayarkan maka secara otomatis BPJS dikenakan denda sebesar 1 persen dari klaim utang tersebut.

"Harusnya BPJS wajib bayar setelah 15 verifikasi. Sejauh ini hubungan antara BPJS dan RSUD KH Daud Arif tidak ada masalah. Dan, terkait hal ini kita juga belum ada pinjaman ke bank," bebernya.(*)

Penulis: Darwin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved