KPK Panggil 14 Kepala Daerah, Pengamat: Kepala Daerah Bisa Jadi Tersangka

Cukup mengejutkan jika KPK memanggil 14 kepala daerah di Jambi, hal ini mengingat laporan LHKPN bisa dilakukan sendiri oleh kepala daerah itu sendiri.

KPK Panggil 14 Kepala Daerah, Pengamat: Kepala Daerah Bisa Jadi Tersangka
tribunjambi/darwin
ILustrasi. Sosialisasi LHKPN oleh KPK RI di DPRD Tanjung Jabung Barat, dilakukan tertutup. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Tommy Kurniawan

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi salah satu hal yang bisa membuktikan komitmen penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi.

Cukup mengejutkan jika KPK memanggil 14 kepala daerah di Jambi, hal ini mengingat laporan LHKPN bisa dilakukan sendiri oleh kepala daerah itu sendiri.

Baca: Lokus Stanting Difokuskan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Heran

Baca: KPK Bakal Periksa LHKPN 14 Kepala Daerah di Jambi, Ini Komentar Bambang Bayu Suseno Wabup Muarojambi

Baca: Spectaxcular 2019, Ingatkan Wajib Pajak Bayar dan Lapor Pajak Bisa Secara Online

Pengamat Hukum dari Universitas Jambi, Sahuri Lasmadi menjelaskan, tidak sedikit kepala daerah masih tidak jujur melaporkan hasil kekayaanya. Sebab, tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika dimintai keterangan.

Pemeriksaan terhadap 14 kepala daerah tentu menjadi alasan tersendiri bagi KPK. Bisa jadi ada syarat yang belum dipenuhi bagi sejumlah kepala daerah dalam melaporkan hasik kekayaanya.

Namun, bisa jadi ada kenaikan kekayaan yang signifikan atau tidak masuk akal ditiap kepala daerah di Tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu KPK memanggil dan memintai keterangan dari mana hasil kekayaan tersebut.

Baca: Ketika Kapal Selam TNI AL Gagalkan Perang India vs Pakistan, Kesepakatan Untuk Berdamai pun Tercipta

Baca: Gunakan Sandi Nama Wanita, Siapa Sangka Musuh Hancur Dibuat Kopassus Dalam Operasi Senyap Ini

Baca: Resepsi Pernikahan Berubah Menjadi Ajang yang Mencekam: Pemicunya Beda Selera Musik

Namun, jika nantinya hasil kekayaan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan ada masalah baru yang diderita kepala daerah tersebut. 

Bisa jadi KPK akan menyelidiki lebih dalam dari mana adal usul kekayaan tersebut. Jika terbukti dari hasil korupsi, bisa jadi kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Tapi, jika nantinya kepala daerah tersebut mengaku bahwa ada kekayaanya yang berasal dari uang korupsi, maka ada sedikit keringanan yang diberikan.(*)

Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved