Ilegal, Penjual Gas LPG 3 Kg Di Perumahan Mewah, Hanya Diminta Buat Perjanjian, Tabung Dikembalikan

“Tabungnya sudah kita kembalikan. Pemilik tidak dibolehkan buka lagi di perumahan tersebut. Kalau mau buka harus lengkapi izin dulu,”

Ilegal, Penjual Gas LPG 3 Kg Di Perumahan Mewah, Hanya Diminta Buat Perjanjian, Tabung Dikembalikan
tribunjambi/rohmayana
Satpol PP Kota Jambi, menyita tabung gas 3 Kg, dari sebuah rumah di komplek perumahan mewah, Puri Mayang, beberapa waktu lalu

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Puluhan tabung gas subsidi yang disita Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperind) Kota Jambi, di perumahan mewah Puri Mayang, Kota Jambi, beberapa waktu lalu, telah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun Satpol PP tidak memberi tindakan tegas terhadap pelaku usaha illegal tersebut.

Said Faisal, Kepala Bidang Pengeak Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi ketika dikonfirmasi mengatakan, 56 tabung gas subdisi yang disita beberapa waktu lalau telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Baca: Sempat Vakum, Berkegiatan Sehat dan Berprestasi Bersama Ukmo Unbari

Baca: Jelang Derby Merseyside! Misi Everton Jegal Liverpool Jadi Juara Liga Inggris Musim Ini

Baca: Masih Hutang 2 Bulan di Akhir 2018, Segini Jumlah Hutang BPJS di RSUD KH Daud Arif

Said menyebutkan, pihaknya hanya membuat surat perjanjian supaya pelaku usaha yang menjual gas subsidi tanpa izin di perumahan mewah itu serta tidak lagi menjalankan usahanya.

“Tabungnya sudah kita kembalikan. Pemilik tidak dibolehkan buka lagi di perumahan tersebut. Kalau mau buka harus lengkapi izin dulu,” kata Said, Minggu (3/2/2019).

Said mengaku tidak ada sanksi lain selain dari perjanjian. Pihaknya juga tidak menerapkan sanksi denda kepada pelaku usaha illegal itu.

Tabung gas elpiji 3 Kg yang disita Satpol PP Kota Jambi
Tabung gas elpiji 3 Kg yang disita Satpol PP Kota Jambi (tribunjambi/rohmayana)

“Hanya buat perjanjian. Kalau masih buka lagi baru kita tindak sesuai dengan Perda, bisa sanksi denda dan penutupan paksa,” imbuhnya.

Sementara Paul Andre Marisi Nainggolan, Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi mengatakan, untuk menegakkan wibawa, Pemkot Jambi sudah saatnya sanksi tegas diberikan kepada pelaku usaha nakal.

“Pemkot Jambi harus bersikap tegas sehingga tidak ada kesan tebang pilih dalam menegakkan aturan,” katanya.

Jika ada permainan dalam menjalankan Perda maka akan menjadi buruk bagi wibawa Pemkot Jambi. Pemkot Jambi harus memberlakukan pengusaha dengan sama.

“Jika sudah jelas melanggar aturan, bertindak berikan sanksi tegas sesusai aturan yang berlaku di Kota Jambi,” pungkasnya.

Menurutnya ini merupakan kelalaian dari pemerintah. Kata dia, selama ini pengawasan terhadap izin dilapangan sangat lemah. Sehingga banyak terjadi pelanggaran izin.

“Pengawasan lemah, semacam tidak peduli, aturan tidak ditegakkan. Harusnya sebelum izin keluar ada survey lapangan. Jangan hanya kasih izin diatas meja saja,” katanya.

Soal perumahan, pemerintah perlu mengkaji betul sebelum mengeluarkan izin. Sebab, sudah banyak terjadi kasus yang merugikan masyakat, seperti banjir, dan lainnya. Selain itu, banyak pula yang tidak menyediakan RTH dan fasilitas umum.

“Padahal itu wajib, setelah dibangun Fasumnya juga harus diserahkan ke pemerintah,” katanya. (*)

Penulis: Rohmayana
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved