Uang Ketok Palu Diberi Zumi Zola ke DPRD Provinsi Jambi, Kini Penerima Suap Dicekal ke Luar Negeri

Setelah kasus Zumi Zola inkrah, KPK kini mulai menggarap DPRD Provinsi Jambi, yang dulu meminta uang suap atau uang ketok palu

Uang Ketok Palu Diberi Zumi Zola ke DPRD Provinsi Jambi, Kini Penerima Suap Dicekal ke Luar Negeri
Siti Sarah Nurhayati/Grid.ID
Zumi Zola saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kasus suap ketok palu dan gratifikasi, beberapa waktu lalu 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang tersandung dalam kasus suap dan gratifikasi kini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung.

Setelah kasus Zumi Zola inkrah, KPK kini mulai menggarap DPRD Provinsi Jambi, orang-orang yang dulu meminta uang suap atau lebih dikenal dengan istilah uang ketok palu.

Saat persidangan beberapa waktu lalu, Zumi Zola mengakui telah memberi uang suap kepada DPRD Provinsi Jambi lewat orang kepercayaannya.

Baca: Dipanggil KPK, Cornelis Buston Dicecar 30 Pertanyaan

Baca: Wah, Kantor DPRD Provinsi Jambi Sepi, Ini Kata Petugas Keamanan

Baca: Daftar 7 Nama yang Diperiksa KPK di Mapolda Jambi, Ada Orang Kaya dan Mantan Ajudan Zumi Zola

Baca: Dilantik Presiden Jadi Gubernur Defenitif, Fachori Batal Kunjungi Zumi Zola, Ini Penyebab Batalnya

Uang ketok palu diduga diminta mereka sebagai 'jatah' atas pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memasukkan Zumi Zola ke penjara tahun lalu dalam kasus suap dan gratifikasi.

Terbaru, 12 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan satu orang pengusaha lokal dicekal ke luar negeri, dan semua yang dicekal ini sudah jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Komisi Pemberantasa Korupsi mengeluarkan surat pencekalan untuk 13 orang tersangka kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.

Surat pelarangan keluar negri ini ditujukan untuk 12 orang anggota dan pimpinan di DPRD Provinsi Jambi.

Selain itu juga ada nama Joe Fandy Yoesman alias Asiang pengusaha dan kontraktor ternama di Jambi yang juga masuk dalam daftar pencekalan.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 12 orang tersangka dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta 1 orang pihak swasta dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017," sebut Febridiansyah, Jubir KPK dalam rilisnya pada Jumat (1/3/2019).

Baca: Bupati Masnah Lakukan Kunker ke PT Sampoerna, Bahas Beasiswa untuk Anak Muarojambi

Baca: Inilah Lowongan Kerja 2019 BUMN - PT Telkomsigma Tangerang

Baca: Lowongan Kerja Terbaru - PT Chevron Buka Lowongan Kerja, Gaji Mulai Rp 12 Juta

Halaman
1234
Penulis: Dedy Nurdin
Editor: suang
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved