Bisakah Ahok Gantikan Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Di Tengah Jalan, Simak 7 Fakta ini
Hal ini juga menjadi pembicaraan netizen di media sosial. Betapa tidak pasangan Joko Widodo dan Ahok dianggap pasangan serasi pada pilpres 2019 ini.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Simpang siur isu Calon presiden Joko Widodo akan mengganti calon wakil presiden Maruf Amin dengan Ahok dengan Basuki Tjahja Purnama (BTP) semakin santer.
Betapa tidak pasangan Joko Widodo dan Ahok dianggap pasangan serasi pada pilpres 2019 ini.
Namun impian untuk memasangkan Jokowi dengan Ahok agaknya sulit dicapai.
Karena ada beberapa aturan yang tak boleh dilanggar.
Dikutip dari wartakota, TKN tanggapi rumor Ma'ruf Amin diganti BTP di tengah jalan. Ada tujuh fakta, Maruf Amin mustahil diganti Ahok BTP di tengah jalan. Kalau pun bisa, prosesnya rumit dan memakan waktu panjang. Jadi, di Pilpres 2019, kecil
kemungkinan Kiai Ma’ruf bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama.
Baca: Dosen Nikahi Pelakor, Awalnya Modus Minta Les untuk Anaknya, Ternyata Ibunya Minta Les Membatik
Baca: VIRAL! Dosen Ini Rela Tinggalkan Anak dan Istri untuk Menikah dengan Pelakor, Curiga Sejak 2014
Baca: Sandungan Pemkab Sarolangun sehingga Tak Dapat Adipura, Terungkap Ternyata Ini Masalahnya
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menanggapi desas-desus posisi Kiai Ma’ruf bakal diganti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang tiba-tiba saja menjadi rumor politik di media sosial.
"Saya menyebutnya sebagai rumor lantaran tidak jelas asal mula isu itu berembus dan entah apa tujuannya," kata Abdul Kadir Karding dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (15/2/2019).
Ia menduga rumor itu sengaja dihembuskan lawan politik sebagai plot untuk membikin warga nahdliyin (NU) gelisah.
Psikologi kaum nahdliyin diusik seolah-olah bakal ada upaya “mengkudeta” kiai mereka.
Jadi ketimbang kiai dizolimi saat sudah menjadi wapres, lebih baik tidak usah dipilih sekalian.
"Saya memastikan usaha mencopot atau menghentikan Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden apabila memenangi Pilpres 2019 nyaris tak bisa dilakukan. Kendalanya bukan saja ada pada ranah politik, tapi juga hukum," kata Abdul Kadir Karding.
Dari sisi politik, ia jelas tak mungkin dilakukan karena saat kekuataan partai politik pemerintah berjumlah mayoritas. Sehingga usaha menggeser Kiai Maruf akan mendapat tentangan dari partai-partai politik pengusungnya di Pilpres 2019 yang berjumlah sembilan partai.
Mustahil
Abdul Kadir Karding menerangkan, mengacu UUD 1945 Pasal 7A dan 7B ayat 1 sampai ayat 7 menerangkan, betapa ruwet dan rumitnya usaha untuk memberhentikan seorang presiden dan atau wakil presiden.
