Sosok Ini Jadi Pembisik Jokowi yang Sarankan Jenderal TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian

Rencana pemerintah menempatkan ratusan perwira tinggi TNI berpangkat jenderal dan kolonel di lingkungan lembaga dan kementerian sipil mendapat kritik

Sosok Ini Jadi Pembisik Jokowi yang Sarankan Jenderal TNI Tanpa Jabatan Diusulkan Masuk Kementerian
Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan
Presiden Joko Widodo menumpang jip tempur saat mendatangi Rapim TNI/Polri di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018). 

TRIBUNJAMBI.COM - Kembali Presiden Jokowi mengeluarkan rencana yang membuat banyak pihak mengeluarkan kritik tajam.

Kali ini berurusan dengan nasib ratusan Jenderal dan Kolonel TNI yang tidak memiliki jabatan.

Rencana pemerintah menempatkan ratusan perwira tinggi TNI berpangkat jenderal dan kolonel di lingkungan lembaga dan kementerian sipil mendapat kritik tajam.

Ratusan perwira TNI tanpa jabatan di kesatuannya seharusnya tidak serta merta dapat menempati posisi strategis di kementerian dan lembaga. 

Baca Juga:

SANGAT SEHAT! Sayur Terong Miliki Banyak Manfaat Bagi Kesehatan, Bisa Melawan Kolesterol & Kanker

Hasil Manchester City vs Chelsea, Sergio Aguero Dkk Permalukan Chelsea 6-0 di Kandang Sendiri

Pasca Cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten Pamer Tunggangan Barunya, Fotonya di Instagram

Anak Ahok Gandeng Finaslis Miss Indonesia 2019, Cantiknya Elisa Jonathan Kekasih Sean Purnama

Para jenderal dan perwira TNI tanpa jabatan yang masih aktif dinilai harus pensiun dulu, baru setelah itu bisa menpati posisi di lembaga sipil.

Kritik tajam tersebut disampaikan menanggapi keputusan Jokowi untuk menempatkan perwira TNI di kementerian dan lembaga negara mendapat kritik tajam dari pegiat hak azasi manusia dan demokrasi.

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana Putri menilai, rencana ini tak sesuai dengan semangat reformasi yang telah menghapus dwifungsi ABRI.

"Saya pikir ini sangat gegabah, sangat anti semangat reformasi, sangat anti dari semangat akuntabilitas TNI. Ini mencederai penghapusan dwifungsi ABRI pada 1998," kata Puri kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

PANSER ANOA - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di dalam lingkungan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta timur, Senin (16/1). Rapim itu mengangkat tema
PANSER ANOA - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyeberangi danau menggunakan kendaraan Panser Anoa 2 6x6 Amphibious sebelum memimpin rapat pimpinan TNI di dalam lingkungan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta timur, Senin (16/1). Rapim itu mengangkat tema "Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional serta Siap Melaksanakan Tugas Pokok". (Warta Kota/henry lopulalan)

Puri menilai, urgensi untuk mengembalikan lagi tentara dari barak ke mekanisme sipil politik sebagaimana yang terjadi pada penggunaan operasionalisasi dwifungsi ABRI, sudah tidak relevan.

Jika alasannya karena banyak perwira TNI yang tidak mendapat jabatan, menurut dia, hal itu bisa diatasi dengan mempensiunkan perwira-perwira senior.

Halaman
1234
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved