Belum Ada Jadwal, Penerimaan PPPK di Batanghari Terancam Batal

BKPSDMD Batanghari belum dapat memastikan kapan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka.

Belum Ada Jadwal, Penerimaan PPPK di Batanghari Terancam Batal
Tribunjambi/Abdul Usman
Para ASN baru daja dilantik oleh Bupati Batanghari sebelumnya dinyatakan lolos dari seleksi CPNS beberapa tahun sebelumnya. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - BKPSDMD Batanghari belum dapat memastikan kapan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka. 

Sementara banyak kabar beredar jika penerimaan PPPK akan dimulai pada Februari mendatang.

"Hal tersebut belum pasti hanya sebatas isu, bisa saja benar. Untuk saat ini kita masih menunggu juknis, untuk PP sudah namun petunjuk detailnya belum," jelas Kepala BKPSDMD M Rifai kepada Tribunjambi.com, Jumat (24/1).

Baca: Hidayat Nur Wahid Singgung Nama Jan Ethes, TKN: PKS Paling Sering Bawa Anak-anak

Baca: Anak 13 Tahun Dicabuli Bapak Tiri di Semak-semak, Ibu yang Pergoki Histeris Tapi Malah Dipukuli

Baca: Polda Jambi Bentuk Satgas Bansos untuk Awasi Bantuan ke Masyarakat

Baca: BPOM Jambi Sosialisasi KIE di Muaro Jambi Kerja Sama dengan Komisi IX DPR RI

Baca: Ini Kata Danrem Elphis, Soal Karhutla di Jambi

Penerimaan pegawai kontrak tahap pertama diprioritaskan tiga instansi, yakni guru, tenaga kesehatan dan  tenaga penyuluh pertanian yang telah MoU dengan Kementan. 

Namun kedepan belum diketahui apakah ada tahap selanjutnya dengan formasi berbeda.

"Terkait jadwal belum ada informasi atau petunjuk resmi seperti yang heboh di media online Februari ini akan dibuka, sejauh ini hanya sebatas isu. Namun pada bulan depan akan ada rakor kepegawaian di Palembang apakah membahas terkait hal itu atau tidak belum tau," jelasnya.

Sementara Asisten I Feriansyah saat dikonfirmasi Tribunjambi.com, terkait penerimaan PPPK di Batanghari kemungkinan bisa saja batal dilakukan. Pasalnya kebijakan pusat menyebutkan untuk penerimaan PPPK dalam pelaksanaannya berada di pemda terkait.

"Jika diserahkan ke pemda terkait tentunya menggunakan anggaran APBD, namun untuk tahun 2019 ini Anggaran sudah diketok palu sementara terkait PPPK belum ada," ujar Feri, Senin (28/1).

Dengan keadaan tersebut, mungkinkan untuk perekrutan PPPK di Batanghari bisa batal. Pemda tidak mungkin menggunakan anggaran lain atau dana lain untuk PPPK yang membutuhkan biaya besar.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved