Dua Rumah Sakit di Batanghari Disebut Dinas LH Tak Laporkan Pengelolaan Limbah Berbahaya

Dinas Lingkungan Hidup Batanghari kedua rumah sakit yang berada di Muara Bulian belum satupun melakukan pelaporan

Dua Rumah Sakit di Batanghari Disebut Dinas LH Tak Laporkan Pengelolaan Limbah Berbahaya
TRIBUNJAMBI/ABDULLAH USMAN
Tempat penyimpanan sementara limbah berbahaya 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Dinas Lingkungan Hidup Batanghari mencatat sepanjang tahun 2018 tidak satupun pihak Rumah sakit di Kabupaten Batanghari, melaporkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang merupakan hal wajib bagi mereka.

Instansi rumah sakit dan puskesmas, mestinya memiliki pengolaan khusus terkait limbah maupun sampah medis mereka.

Hal tersebut membuat rumah sakit memiliki kewajiban dan tanggung jawab khusus untuk mengatasi hal tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Batanghari menyebutkan berdasarkan data laporan pihak rumah sakit terkait pengelolaan limbah mereka sepanjang tahun 2018 kedua rumah sakit yang berada di Muara Bulian belum satupun melakukan pelaporan.

Yaitu RS Mitra Medika Dan RSUD Hamba.

Hal tersebut dikatakan Mustafa Kabid Tata Lingkungan Dinas LH Batanghari.

Dalam penanganan limbah medis di lingkup instansi terkait diantaranya rumah sakit, puskesmas, dokter praktek dan perusahaan penghasil limbah mereka menggunakan pihak ketiga.

" Masing masing instansi tadi wajib melakukan pengolahan limbah B3 mereka termasuk limbah padat maupun limbah cair mereka, kebanyakan di Batanghari mereka tidak memiliki fasilitas memadai sehingga harus melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaannya," ujar Kabid Tata Lingkungan DLH Batanghari Mustafa Jumat (25/1).

Baca: Mati Berturut - turut, Singa dan Harimau Kebun Binatang Taman Rimba, Inilah Dugaan Penyebab Kematian

Baca: Deretan Bisnis Eka Tjipta Widjaja Hartanya Rp 205 T, Pendiri Sinar Mas Meninggal di Usia 98 Tahun

Baca: UPDATE Bocoran Tanggal Pernikahan Ahok (BTP) dan Puput Nastiti Devi, Tetangga Ungkap Hal Ini

Sesuai peraturan pemerintah yakni Peraturan Menteri LH NO 1 tahun 2010 tentang tata laksanan pengendalian pencemaran air, dan permen LH NO 101 tahun 2014 tentang limbah B3 mereka wajib melakukan pengolahan limbah B3 tersebut baik internal maupun secara pihak ketiga.

Halaman
1234
Penulis: Abdullah Usman
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved