Minim Pengajar Status PNS, Pemerataan Guru Jadi Kendala di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pemerataan guru di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi persoalan.
Penulis: Zulkipli | Editor: bandot
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jambi Zulkifli
TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Pemerataan guru di semua Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi persoalan.
Hal ini terlihat masih ada beberapa sekolah di Tanjabtim yang minim akan tenaga pengajar berstatus PNS.
Menanggapi hal itu, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja guru.
Kadis Pendidikan Tanjung Jabung Timur Junaidi Rahmad ketika dikonfirmasi Rabu (16/1) mengakui hingga saat ini masih terdapat beberapa sekolah yang memang masih minim tenaga guru yang berstatus PNS.
Bahkan ada sekolah yang nota bene jumlah muridnya cukup banyak sedangkan tenaga guru yang berstatus PNS hanya satu orang.
"Memang di desa alang-alang itu ada satu, dan di kecamatan Sadu ada sekitar 4 sekolah yang juga sedikit guru PNS nya," katanya.
Diterangkanya, terkait dengan pemerataan guru memang menjadi kendala tersendiri.
Untuk itu pihak dinas saat ini tengah mengkaji dan menyinkronkan data serta evaluasi.
Selanjutnya akan dilaporkan kepada bupati untuk diambil kebijakan.
"Hasil nya nanti kita laporkan baru akan ada kebijakan," jelasnya.
Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan pula akan ada sistem Zonasi untuk pemerataan guru.
Namun demikian hasil evaluasi nantinya yang akan menentukan langkah apa yang tetap akan di ambil.
"Makanya kita lakukan pendataan dan mensingkronkan dulu, baru bisa ambil kebijakan," jelasnya.
Idealnya menurut Junaidi, jika disesuaikan dengan rasio Ruang Belajar (rumbel), Jika suatu sekolah memiliki 3 rumbel maka sekolah tersebut harus memiliki 6 tenaga guru PNS.
