Soal Kisruh Tarif PDAM, M Nasir Minta Wali Kota Evaluasi : Fasha Sebut Jangan Cari Panggung

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejak tarif PDAM Tirta Mayang dinaikkan menjadi 100 persen, mulai Oktober 2018,

Soal Kisruh Tarif PDAM,  M Nasir Minta Wali Kota Evaluasi : Fasha Sebut Jangan Cari Panggung
tribunjambi/rohmayana
Pertemuan dengan pendemo di DPRD Kota Jambi, terkait kenaikan tarif PDAM yang mencapai 100 persen 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejak tarif PDAM Tirta Mayang dinaikkan menjadi 100 persen, mulai Oktober 2018, berbagai keluhan muncul. Karena banyak konsumen yang kaget karena harus membayar dua kali lipat dari tarif sebelumnya.

Menanggapi keluhan warga, Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Jambi, beserta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar orasi di depan DPRD Kota Jambi, Senin, (14/1).

Mereka mendesak dewan segera menggunakan hak angket segera membentuk pansus, terkait kenaikan tarif PDAM hingga 100 persen dan minimum charge.

Sebelumnya YLKI juga menggelar aksi sejuta tanda tangan menolak kenaikan tarif PDAM di Tugu Keris, Minggu (13/1).

Pantauan Tribun, setelah beberapa menit orasi di depan gedung DPRD, pendemo ditemui oleh ketua DPRD kota Jambi M Nasir, Ketua Komisi IV, Abdullah Thaif dan Wakil Ketua Komisi II, Sutiono guna ikut juga menandatangani petisi. Setelah itu pendemo dipersilakan masuk ke ruang rapat B untuk hearing terbatas.

Baca: Gunung Anak Krakatau Tumbuh Cepat, 4 Meter Per Tahun, Para Ahli Khawatir Letusannya Lebih Dahsyat

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun mengatakan pihaknya sudah menggalang petisi penolakan kenaikan tarif PDAM. "Kami sudah galang 1 juta tanda tangan untuk penolakan ini," katanya.

Dirinya juga mengatakan sudah mempersiapkan gugatan ke pengadilan terkait persoalan ini. Ada 16 pengacara yang ikut menggugat dalam masalah ini. "Sudah didaftarkan dan ada 16 pengacara. Kemungkinan bisa bertambah," ujarnya.

Dasar-dasar yang melatarbelakangi dituntutnya PDAM TM ke pengadilan adalah karena kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. "Ada 4 aturan yang dilanggar, mulai dari Perwal, Perda, Permendagri, dan UU tentang pelayanan publik," katanya.

Dirinya juga meminta agar DPRD nantinya juga mau menjadi saksi saat di persidangan. Karena berdasarkan bukti yang valid, mayoritas fraksi di DPRD kota Jambi menolak kebijakan kenaikan tarif PDAM. "Ini sebagai bentuk dukungan moril," katanya.

Baca: Maskapai yang Tergabung dengan INACA,Sepakat Turunkan Tarif Tiket

Jamhuri ketua LSM 9 mengatakan, saat ini PDAM TM sudah membuat masyarakat kecil resah. Di mana managemen menaikkan tarif PDAM hingga 100 persen.

Halaman
123
Penulis: Rohmayana
Editor: ridwan
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved