Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, YLKI Jambi Galang Petisi

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun, juga turut menyuarakan hal itu melalui petisi yang rencananya akan ditandatangani pada Minggu (13/1/20)

Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, YLKI Jambi Galang Petisi
IST
YLKI Jambi, galang petisi, tolak kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Banyaknya warga memprotes kenaikan tarif air dan pendistribusian air yang tidak lancar, mendorong Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, untuk melancarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi, belum lama ini.

Gugatan ini dikarenakan semakin meningkatnya keluhan pelanggan di wilayah Kota Jambi setiap harinya, tentang kenaikan tarif yang membebani masyarakat hingga 100 persen. Kenaikan itu berlaku sejak 1 Oktober 2018.

Bukan cuma itu, Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun, juga turut menyuarakan hal itu melalui petisi yang rencananya akan ditandatangani pada Minggu (13/1/2019) mendatang.

Baca: Kenaikan Tarif PDAM Digugat YLKI, Erwin: Silahkan Saja Digugat, Saya Siap Keluar

Baca: Sidak PDAM Tirta Mayang Jambi, Dewan Sayangkan Posisi Mesin Intake Menggantung

Baca: Warga Sering Buang Sampah Sembarangan di Beberapa Lokasi, Ini Upaya Pemkab Muarojambi Menyadarkannya

"Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya pelanggan PDAM Tirta Mayang Jambi yang merasa keberatan dengan kenaikan ini, untuk ikut melaksanakan petisi tanda tangan yang akan kami laksanakan di Tugu Keris Siginjai Kota Jambi, Minggu 13 Januari 2019," sebut Ibnu Kholdun, Kamis (10/1/2019).

Hal itu kata Ibnu Kholdun, didasari, kenaikan tarif PDAM yang melebihi 4 persen. Selain itu, pelanggaran juga diwajibkan membayar 10 kubik (change minimum), yang menurut YLKI, sangat memberatkan.

"Lalu, tagihan harus dibayar pada tepat waktu. Jika tidak denda yang dibayarkan oleh pelanggan lumayan besar," bilang dia.

Disampaikannya, dalam aturan Permendagri nomor 71 bahwa kenaikan tarif tidak boleh lebih dari 4 persen, peraturan daerah nomor 12 tahun 2015, hanya 7 persen.

Namun, kenyataan di lapangan, kenaikan ini melebihi angka 100 persen, dan ini melanggar UU nomor 25 tahun 2009.

"Menurut Kami, kenaikan tarif air bertentangan dengan aturan Perundang- undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah. Menaikkan tarif tanpa persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi," lanjutnya.

Baca: Merangin Unggul Bidang Pariwisata dan Pertanian, Berkunjunglah ke Merangin

Baca: Walikota Sy Fasha Sedih, Ada Pelaku Usaha, Larang Karyawannya Pakai Hijab. Ini Upaya Pemkot Jambi

Baca: Munculnya Nama Ratu Munawaroh, Isteri Alm Zulkifli Nurdin Jadi Calon Wagub, Ini Kata Ketua PAN Jambi

Petisi itu, lanjut Ibnu, semacam gerakan moral sebagai bentuk kritik atau protes kepada PDAM Tirta Mayang Jambi.

Mereka berharap, bisa memberikan perhatian atas kenaikan tarif tersebut. Bahkan, mencoba meralat kembali keputusan yang telah dibuat dan mengembalikan ke tarif semula.

"Mudah-mudahan kritik yang kita lakukan semakin didengar dan masyarakat merasakan ada pembelaan yang kami lakukan," harapnya.
(*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved