Pertama di Indonesia, Pemilihan BPD di Batanghari Digelar Secara e-Voting

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pemilihan Badan Pemusyawaran Desa (BPD) di Kabupaten Batanghari tepatnya di Kecamatan Bathin XXIV, secara e-voting, kali pertama dan satu satunya diselenggarakan di Indonesia.

Pemilihan BPD yang dilakukan secara e-voting tersebut menurut Kemendagri, baru pertama kali dilakukan. Begitu pula untuk di Provinsi Jambi, baru di Kabupaten Batanghari yang telah melakukan pemilihan BPD secara e-voting.

"Untuk Batanghari, sudah melakukan pemilihan BPD perdana se Indonesia secara e-voting. Dilaksanakan pada 15 Des 2018 lalu di Desa Muara Jangga Baru dan Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV," sebut Kepala Dinas PMD Takdirman, melalui Kabid Pemberdaya Desa, Tarmizi.

Baca: Sinergitas pada Malam Pergantian Tahun, Danrem 042/Gapu Bersama Kapolda Jambi Pimpin Patroli

Baca: Anggota Brimob Tewas Mengenaskan, Beredar Video Detik-detik Pengeroyokan, Pelaku Lima Orang

Menurutnya, ketentuan terkait tata cara pelaksanaan pemilihan tersebut ditetapkan pada saat musyawarah desa sebelumnya. Dalam rapat tersebut, ditentukan pula apakah masyarakat sepakat pemilihan dengan cara keterwakilan atau dengan cara langsung melalui E voting.

Sebelumnya di Kabupaten Batanghari, sama dengan kecamatan dan provinsi lain dalam melakukan pemilihan BPD dengan menggunakan sistem perwakilan masyarakat.

"Kelebihannya sendiri dengan sistem e voting ini, masyarakat bisa memilih secara langsung siapa-siapa saja yang mereka yakini pantas. Berbeda dengan sebelumnya secara keterwakilan yang hanya berdasarkan suara beberapa perwakilan warga saja," bebernya. 

Baca: Soeharto Muda - Foto-foto Gantengnya Sang Mayjen Namun Gentar di Hadapan Wanita Sederhana Ini

Baca: Kisah Sukses Youtuber, Ria Ricis Bisa Beli Rumah Mewah, Ungkap Cara Terima Duit dari Youtube

Baca: 11 Orang di Indonesia yang Ngaku Nabi dan Titisan Nabi, yang Terakhir Asalnya dari Jambi

Ketika disinggung untuk ke depan, apakah pemilihan secara e voting tersebut juga akan diberlakukan berkelanjutan ke depannya atau tidak, Tarmizi mengaku, terkait hal tersebut, pihaknya masih akan melakukan evaluasi terkait pemilihan itu, tadi mana yang dinilai lebih evektif.

" Kita saat ini coba dulu mana yang lebih evektif, untuk ke depannya kita juga tetap menggunakan musyawarah desa dalam menentukan pemilihan tersebut," tambahnya. (*)