Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Balai Semurup Akan Disidang Kamis Depan

Sidang perkara tindak pidana korupsi dana desa dan anggaran dana desa Desa Balai Semurup, Kerinci, akan segera digelar.

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Balai Semurup Akan Disidang Kamis Depan
Tribunnews.com
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) Desa Balai Semurup, Kerinci, akan digelar pada Kamis (3/1/2018) mendatang.

Informasi tersebut disampaikan humas Pengadilan Tipikor Jambi kepada Tribunjambi.com, Kamis (27/12/2018). "Kamis, 3 Januari 2019," hematnya.

Sidang tersebut akan beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Sungai Penuh.

"Sidang perkara ini akan dipimpin majelis hakim Yandri Roni, Erika Sari Emsah Ginting, dan Hiasinta Fransiska Manalu," imbuh Makaroda.

Sebelumnya diberitakan, Elfian (50) selaku mantan Kepala Desa Balai Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kerinci, diduga telah terlibat dalam tindak pidana korupsi dana desa dan anggaran dana desa (ADD) pada 2016 silam.

Akibat hal tersebut, terdapat kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Yang ditengarai Rp 250 juta dari dana desa dan Rp 50 juta dari ADD.

Atas hal tersebut, pihak Kejari Sungai Penuh telah menahannya sejak tanggal 16 Oktober 2018 lalu.

Elfian dijerat dengan dakwaan alternatif. Pertama, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: Penghuni Lapas Klas II B Kuala Tungkal Didominasi Pelaku Kasus Narkoba

Baca: 12 Relawan PMI Jambi Berangkat Bantu Korban Tsunami, Ini Tugas Mereka di Banten dan Lampung

Baca: Info BMKG: Suara Misterius yang Terdengar di Sumsel Hingga Jabar, dari Anak Krakatau

Baca: Soal Konflik PAN, Ini Kata Pengamat Politik Jambi

Baca: OTT Pegawai BKD Muarojambi-YS Minta Rp 100 Juta Jika Ingin Lulus CPNS

Kedua, perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved