Kabar Bahagia, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjab Barat Naik 8 Persen, Ini Besarannya

Sebelumnya UMK Kabupaten Tanjab Barat sebesar Rp 2.280.249,66 dan pada tahun 2019 naik 8 persen dari tahun 2018

Kabar Bahagia, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjab Barat Naik 8 Persen, Ini Besarannya
tribunnews.com
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Upah minimum pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat naik sebesar 8,03 persen.

Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 11 kabupaten/kota se-Jambi.

Sebelumnya UMK Kabupaten Tanjab Barat sebesar Rp 2.280.249,66 dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp 2.463.353,71. Kenaikan tersebut naik sekitar 8,03 persen atau Rp 183.104 dari besaran tahun lalu.

Noor Setyo Budi, Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memaparkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jambi, ditandatangani Plt Gubernur Fachrori Umar beberapa waktu lalu, SK Gubenur Jambi Nomor: 1270/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2019, diputuskan bahwa besaran UMK yaitu sebesar Rp.2.463.353,71

“Dari penerimaan UMK (Upah Minimum Kabupaten) saja, buruh di Tanjabbar sudah dikatagorikan tinggi jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi,” katanya, Rabu (12/12).

Baca: Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi Korem 042/Gapu Kerahkan 2.500 Personel Pengamanan

Baca: Agenda Kunjungan Jokowi ke Jambi, Olahraga di Car Free Day Hingga Pembekalan Caleg dan Relawan

Baca: UMP 2019 Naik Sebesar 8,03 Persen, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum di 33 Provinsi

Sebelum penetapan upah minimum kabupaten ini, pihaknya sebelumnya sudah melakukan pertemuan.

"Penetapan UMK ini sebenarnya berdasarkan hasil dari sidang dewan pengupahan Kabupaten Tanjab Barat, itu terdiri dari federasi buruh, serikat pekerja bersama dengan perwakilan Asosiasi masing-masing perusahaan dan lain sebagainya," sebutnya

Dia mengatakan, penetapan UMK baru ini wajib diikuti oleh seluruh perusahaan di Kabupaten Tanjab Barat. Sebab hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan karyawan itu sendiri.

"Kalaupun UMK tidak sesuai dibayar mereka (Serikat Buruh) biasanya akan melapor ke Disnakertrans. Artinya bila ada perusahaan tidak menerapkan siap-siap di sanksi," tegasnya.

Baca: Ini Keuntungan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PPPK Seperti Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018

Baca: Keluarga Besar Emil Dardak dan Arumi Baschin Berduka, Eril Dardak Meninggal Dunia

Baca: VIDEO: Operasi Tangkap Tangan KPK Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, 6 Orang Diduga Lakukan Suap

Dia menjelaskan, kenaikan UMK sendiri hanya berlaku untuk perusahaan menengah ke atas, namun bila ada perusahaan yang karena beberapa hal belum bisa mengikuti ketetapan UMK yang baru maka pihaknya akan melakukan survei untuk mencari alasan perusahaan itu sendiri.

"Biasanya kalau perusahaan kecil tidak akan mempedomani penetapan UMK tersebut sebab tidak sanggup, nantinya bakal kita bina terlebih dahulu," pungkasnya.

Terpisah, Oky, salah seorang Pekerja mengaku cukup puas dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjab Barat tahun 2019.

"Kami cukup puas sekali dengan kenaikan UMK ini. Karena dari penetapan ini berdasarkan kesepakatan bersama dari serikat buruh lainnya, pemerintah, akademisi," katanya

Iapun berharap kenaikan UMK ini bukan hanya keputusan bersama, namun penerapannya bisa dilaksanakan di masing-masing perusahaan. Jangan sampai nanti ada perusahaan tidak berdasarkan UMK. (*)

Penulis: Darwin
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved