Ini Keuntungan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PPPK Seperti Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018

PPPK ini juga gaji, promosi jabatan layaknya seperti PNS, hanya akan dilakukan dengan perjanjian kontrak

Ini Keuntungan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja PPPK Seperti Dalam PP Nomor 49 Tahun 2018
tribunjambi/wahyu herliyanto
Sebanyak 12 pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat golongan III/d ke bawah periode 1 Oktober 2018 di halaman Kantor Bupati Sarolangun, Senin (8/10/2018). 

Laporan wartawan Tribun Jambi, wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi dirilis.

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia maksimal pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Kepala BKPSDM sarolangun Waldi bakri melalui Kabid Mutasi BKPSDM Sarolangun, Mulya Malik, mengatakan bahwan penerapan dengan dikeluarkannya PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, merupakan salah satu profesi dari ASN, terdiri dari PNS dan PPPK.

Katanya, proses perekrutannya sama dengan PNS, mulai dari usulan, pengajuan formasi, pengumuman, seleksi bahan, sampai dikeluarkannya SK yang telah dinyatakan lulus.

"Umurnya ditetapkan PP 49 itu, PPK Fungsional paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum umur tertinggi yang ditetapkan, seperti dokter ditetapkan paling tinggi 40 tahun jadi paling tinggi 39 tahun," katanya.

Baca: Nama-nama Penumpang Korban Tragedi Naas Mobil Camat Jangkat Timur Tenggelam, 3 Orang Meninggal

Baca: Keluarga Besar Emil Dardak dan Arumi Baschin Berduka, Eril Dardak Meninggal Dunia

Baca: Peluang Honorer Bisa Jadi PNS Walau tak Lulus Tes CPNS 2018 Sangat Besar, Lewat PP No 49 Tahun 2018

Selain itu, kata Malik, anggarannya dari APBN, namun bedanya PPPK ini memiliki dan terikat perjanjian kontrak satu tahun, dan paling tinggi 5 tahun, bahkan akan ada juga perjanjian kontrak bagi posisi jabatan eselon II.

"Dimulai dari PP ini, penetapan kebutuhan mulai dari sekarang dan 2019 sudah diusulkan kebutuhan. Sama juga dengan kebutuhan PNS, jadi kita tetapkan tahun depan kebutuhan PNS dan PPPK," katanya.

"Katanya, sekarangkan terbuka, baik honorer ataupun yang tidak honorer sama sekali. Terlepas dari kebutuhan, di masing-masing dinaslah, kalau dia butuh. Kalau sudah terpenuhi jadi tidak ada lagi pengangkatan kontrak di pemda," terangnya. 

"Semua terbuka untuk umum, yang dibatasi cuma umur, ketetapan lain yakni kebutuhan jabatan, jika tenaga kesehatan jadi orang di jurusan kesehatan baik honorer ataupun umum," katanya lagi.

Baca: Agenda Kunjungan Jokowi ke Jambi, Olahraga di Car Free Day Hingga Pembekalan Caleg dan Relawan

Baca: Sempat Diperingatkan Mobil Camat Jangkat Timur Tetap Terobos Banjir, Tiga Penumpang Meninggal Dunia

Baca: Fenomena Aneh di Banjarnegara Bikin Heboh, Tiba-tiba Muncul Semburan Api dari Retakan Tanah

Halaman
12
Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved