Rektor Unja Sarankan 3 Hal Cegah Korupsi di Indonesia

jangan sampai korupsi menjadi budaya, karena itu adalah kejahatan luar biasa yang harus dihabisi.

Rektor Unja Sarankan 3 Hal Cegah Korupsi di Indonesia
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rektor Unja, Prof Johni Najwan mengatakan, korupsi telah terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Ia mewanti-wanti, jangan sampai korupsi menjadi budaya, karena itu adalah kejahatan luar biasa yang harus dihabisi.

Dia mengatakan harus ada political will dari partai politik untuk mencetak kader yang berkualitas. Partai harus melakukan seleksi yang baik secara kualitas. Menjalankan kaderisasi politik yang baik sehingga menghasilkan calon anggota legislatif yang berkualitas.

“Seperti Presiden Jokowi katakan, bangsa ini sudah darurat korupsi, maka itu harus dihapuskan,” ujar Johni Najwan.

Baca: Alasan Beli Token Listrik, Motor Yuli Lenyap Dibawa Boleng

Baca: Siapa Sangka Dibalik Wajah Anggungnya, Gadis Ini Seorang Petarung

Selain itu dia mengatakan untuk mengatasi hal ini ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama pembenahan dari segi hukum. Kedua, pertama Persoalan pranata hukum, dan ketiga, subtansi hukum dan budaya hukum.

“Diharapkan masyarakat cerdas dan tidak lagi terjebak pada caleg yang hanya mengutarakan janji belaka,” katanya,  

Sementara itu Ketua Program Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Jambi (UNJA) Bahder Johan Nasution mengatakan proses pemilu di Indonesia masih mengalami kekurangan. Maka tak ayal ini akan melahirkan anggota legislatif yang tidak sesuai dengan harapan. Dia mengatakan ada hal yang lumpuh dalam pencalegan saat ini.

“Di luar sana ada 10 macam untuk menjadi angggota dewan, namun di Indonesia di potong menjadi tiga saja, apa itu tiga saja, pertama menjadi anggota legislatif, menjadi calon lalu di sumpah jika terpilih,” ujar Bahder.

Baca: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Daftar Harga Sembako di Pasar Angso Duo Jambi

Baca: Jadi Istri Wakil Walikota Jambi, Begini Cara Dokter Nadia Didik 4 Anaknya

Dia mengatakan harusnya ada hal lain misalnya menampung aspirasi masyarakat, menjadi wakil dari masyarakat, dan menjalankan amanat rakyat. Dan membuat peraturan daerah jika dia berada di daerah,

Selain itu menurut Bahder ada juga yang perlu diperhatikan saat pencalonan anggota legislatif beberapa waktu lalu. Saat itu adanya syarat larangan mantan napi koruptor untuk maju menjadi calon anggota legislatif.

Namun yang terjadi masih ada partai yang mencalonkan mantan napi untuk maju menjadi anggota legislatif. Sehingga terjadi polemik antara KPU dan Bawaslu.

“Banyak hal ideal lainnya dilewatkan untuk menjadi calon anggota legislatif,” katanya.

Penulis: andika
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved