Kampanye di Masjid Saat Maulid Nabi, Caleg di Tanjab Timur Dilaporkan ke Bawaslu

Calon Legislatif untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaporkan warga lantaran berkampanye di acara Maulid Nabi di salah satu masjid.

Laporan wartawan Tribun Jambi Hendri Dunan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Calon Legislatif untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaporkan warga lantaran berkampanye di acara Maulid Nabi di salah satu masjid. Bawaslu akui sudah meregister dan akan segera memanggil pihak pihak terkait.

Dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan ke Bawaslu Tanjab Timur. Dugaan pelanggaran tersebut berupa pelanggaran kampanye di rumah ibadah. Laporan tersebut sudah diregistrasi oleh pihak Bawaslu Tanjab Timur.

Yunanto Ahmad, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika dikonfirmasi Tribunjambi.com, Minggu  (2/12) membenarkan adanya laporan tersebut. Dikatakannya bahwa saat ini prosesnya baru sebatas register perkara yang masuk.

“Memang benar ada dugaan pelanggaran kampanya oleh salah seorang caleg. Laporannya sudah masuk dan sudah diregister,”ungkap Yunanto.

Baca: Dukung Program PGRI, Bupati Tanjabtim Dianugerahi Dwi Praja Nugraha Presiden Jokowi

Yunanto mengungkapkan bahwa pelapor mampu memenuhi syarat dan bukti untuk meregister perkara yang dilaporkan. Maka dari itu, pihak KPU selanjutnya akan memproses perkara tersebut ke dalam sidang adjudikasi yang direncanakan dimulai Senin (3/12).

“Tahap awal nanti akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak pihak terkait,” kata Yunanto.

Meski bersedia mengungkapkan perkaranya, tetapi pihak Bawaslu masih enggan untuk mengungkapkan identitas caleg dan partai yang dimaksud. Hal itu diakuinya sudah menjadi kesepakatan bersama di antara komisioner Bawaslu Tanjab Timur.

Yunanto mengatakan bahwa bila pelanggaran tersebut benar-benar terbukti. Maka ada ancaman serius terhadap caleg bersangkutan.

Baca: Mengaku Keponakan Bupati Tanjab Timur, Seorang Pria Tipu Warga Lewat Program Bedah Rumah

Ada beberapa pasal dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 yang mengatur tentang larangan kampanye di lembaga pendidikan dan tempat ibadah yakni pasal 280 ayat (1) huruf h. Di situ disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah.

Terkait larangan ini, ancaman sanksi maksimum pidana penjara dua tahun dan denda Rp 24 juta. Sanksi ini tercantum dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 pada pasal 521. Adapun bunyi pasal 521 itu yakni Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved