Kadis Koperasi dan UMKM Belum Dilantik, Fachori: Saya Tidak Mau Ambil Risiko

Pejabat yang mengisi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, yang juga dilelang sebelumnya nyatanya tidak dilantik bersama

Kadis Koperasi dan UMKM Belum Dilantik, Fachori: Saya Tidak Mau Ambil Risiko
TRIBUN JAMBI/TOMMY KURNIAWAN
Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar usai melantik sejumlah pejabat, Rabu (21/11). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Tommy Kurniawan

TRIBUNJAMBI.COM JAMBI - Pejabat yang mengisi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, yang juga dilelang sebelumnya nyatanya tidak dilantik bersama tujuh pejabat lainnya, yang resmi dikukuhkan Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar, di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (21/11).

Menurut Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, belum dilantiknya pejabat yang mengisi posisi Dinas Koperasi dan UMKM itu dikarenakan masih belum selesainya permasalahan Harmen Rusdi yang menggugat Plt Gubernur Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca: VIDEO: 7 Pejabat Ini Resmi Dilantik Fachrori Umar, Ada Orang Lama di Posisi Baru

"Tunggu masalah dari PTUN selesai," kata Dianto.

Saat ditanyakan kapan masalah tersebut akan selesai, Sekda tidak mau memprediksi secara sepihak.

"Tidak tahu, kita tunggu saja. Yang jelas ini menghambat proses kerja di pemerintahan," jelasnya.

Harmen Rusdi merupakan mantan Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi yang sebelumnya di nonjobkan oleh Fachori Umar. Tidak terima dirinya di ninjobkan, ia pun menggugat Fachori ke PTUN.

Baca: Tujuh Pejabat Resmi Dilantik Fachrori, Ada Muka Lama

Ada pun gugatan tersebut sebelumnya diantaranya, apakah Surat Keputusan Plt Gubernur Jambi Nomor: 663/KEP.GUB/BKD-3.2/2018 tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, sudah sesuai keputusan undang-undang berlaku.

Kemudian, apakah kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dalam menerbitkan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan jo surat edaran BKN nomor K.26/99/V tanggal 5 februari tahun 2016 tentang kewenangan Plt yang tidak diperbolehkan mengambil keputusan dibidang kepegawaian.

Yang ketiga, apakah proses penetapan hukuman disiplin sudah sesuai prosedur yang mengacu kepada PP Nomor 100 tahun 2000 dan PP 13 tahun 2002 serta PP 53 tahun 2010 tentang tata cara pemberian disiplin.

Yang terakhir, diduga berdasarkan poin 1 sampai 3 diatas, diduga pihak Pemprov menjatuhkan hukuman disiplin secara sepihak dan arogan.

“Ya saya tidak terima atas pemberhentian saya sebagai Kepala Dinas Koperasi karena sepihak, saya menuntut hak saya sebagai warga negara, kita lihat saja nanti di fakta persidangan,” kata Harmen beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Fachori tidak merespon secara banyak, ia mengaku tidak mau ambil risiko, sehingga mengikuti dulu proses yang ada.

"Saat ini masih di KASN, kita akan lantik setelah proses di PTUN selesai," kata Fachrori.

Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved