Surat Persetujuan Berlayar Belum Dikeluarkan, Dishub Tidak Miliki Tenaga Teknis Kompetensi

Surat persetujuan berlayar belum dikeluarkan, Dinas Perhubungan Tanjab Barat tidak memiliki tenaga teknis kompetensi.

Surat Persetujuan Berlayar Belum Dikeluarkan, Dishub Tidak Miliki Tenaga Teknis Kompetensi
TRIBUN JAMBI/DARWIN SIJABAT
Speedboat bersandar di pelabuhan di Kuala Tungkal. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Surat persetujuan berlayar belum dikeluarkan, Dinas Perhubungan Tanjab Barat tidak memiliki tenaga teknis kompetensi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjambi.com, belasan tahun nakhoda di Kuala Tungkal berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari Dinas Perhubungan.

Dalam mendapatkan surat tersebut, baik pemilik kapal dan pengujian kompetensi tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi.

Prayitno membenarkan jika speedboat yang berlayar tanpa memiliki atau menggunakan SPB. Penerbitan SPB ini merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupatem Tanjab Barat.

"Pelanggaran yang di speedboat adalah yaitu mereka berlayar tanpa menggunakan surat persetujuan berlayar, yang kewenangan ini adalah oleh Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat," katanya.

Hal itu dikatakannya dikarenakan mereka (Nakhoda) berlayar menyisir wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Saat dikonfirmasi, Endang Surya, Kepala Dinas Perhubungan Tanjabbar, terkait hal ini jika penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ini tidak semuanya diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

Dirinya melempar tanggung jawab dalam pembuatan SPB ini masih wewenang dari pihak Syahbandar.

"Tidak semua dikeluarkan oleh Dishub, Dishub hanya mengeluarkan Speedboat dibawah GT 7, yang berlayar di sungai. Namun kalau berlayar di laut itu kebijakan dari Syahbandar," ungkap Endang.

Halaman
12
Penulis: Darwin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved