Bertahun-tahun Mengajukan, Sejumlah Nakhoda di Tungkal Berlayar Tanpa Surat Izin

Belasan tahun nakhoda di Kuala Tungkal berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari Dinas Perhubungan.

Bertahun-tahun Mengajukan, Sejumlah Nakhoda di Tungkal Berlayar Tanpa Surat Izin
TRIBUN JAMBI/DARWIN SIJABAT
Speedboat bersandar di pelabuhan di Kuala Tungkal. 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Belasan tahun nakhoda di Kuala Tungkal berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari Dinas Perhubungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjambi.com bahwa seyogyanya nahkoda yang hendak berlayar harus mengantongi surat persetujuan berlayar (Spb) yang dikeluarkan oleh pihak terkait seperti Dinas Perhubungan atau Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Baca: Jumlah Barang Kiriman yang Masuk ke Bungo Meningkat Hingga 35 Persen

Menurut salah seorang pemilik agen tiket pelayaran, Ajijah pihaknya telah mengajukan surat penerbitan SPB tersebut.

“Kami dari PT Ismar sudah berkali-kali mengajukan surat ijin berlayar, tetapi sampai saat ini tidak ada dikeluarkan pleh Dinas Perhubungan," katanya.

Dia juga mengungkapkan selama ini PT Ismar izin berlayar yang digunakan merupakan izin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan yang ada di Inhil, Pulau Kijang dan Tembilahan.

“Kami mohonlah dengan sangat dari Dinas Perhubungan untuk mengeluarkan SIB kami. Untuk keselamatan kita bersama semua," harapnya.

Begitu pula yang disampaikan agen pelayaran lainnya, H Amir, Pemilik PT Sawerigading menyampaikan jika speedboat GT 6 ke bawah, khususnya dari Kuala Tungkal yang mengangkut penumpang tidak ada persetujuan berlayar.

Dulunya surat izin berlayar, saat ini surat persetujuan berlayar. Amir sebut dirinya tidak memiliki surat tersebut sekitar belasan tahun lamanya. Bahkan untuk saat ini yang dipakai hanya surat mengetahui saja.

Baca: Bukit Tebat Kembali Longsor, Warga Diimbau Berhati-hati

Baca: BPBD Tebo Minta Warga Waspada Puting Beliung

“Kita pakai surat mengetahui daftar penumpang dari PT Pelayaran saya terus daftar penumpang yang diketahui Dinas Perhubungan, bukan SPB, mengetahui,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Saleh, salah satu nahkoda kapal, sudah cukup lama pihaknya berlayar dari Kuala Tungkal tanpa SPB tersebut.

"Sudah cukup lama lah, sudah sepuluh tahunan lebih. Belum ada dikeluarkan," katanya.

Dia berharap agar Dinas Perhubungan dapat mengeluarkannya.

Kepada Saleh, alasan tidak dikeluarkan surat itu dikarenakan perlengkapan yang dimiliki masing-masing kapal.

Pihaknya ingin melengkapi apa saja yang menjadi persyaratan yang diinginkan berdasarkan surat tersebut, namun harus juga disertai dengan penerbitan SPB. Sebab menurutnya hal itu akan sia-sia tanpa adanya SPB.

Baca: Cuaca Ekstrem di Tanjabtim, Masyarakat Diminta Waspada

Baca: 5.000 KK di Kerinci dan Sungai Penuh Belum Memiliki Buku Nikah, PA Keliling Adakan Sidang Isbat

Baca: Digadang-gadang Bakal Jadi Tuan Rumah Porprov akan Datang, Ini Tanggapan Pemkab Tanjabtim

Penulis: Darwin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved