Pemilu 2018

Politik Uang, Penerima Tak Dikenakan Sanksi. Ini Hukuman untuk Pemberi

Peraturan politik uang pada Pemilu legislatif dan Presiden mendatang lebih ketat. Bagi pemberi politik uang akan diberikan sanksi pidana yang berat.

Politik Uang, Penerima Tak Dikenakan Sanksi. Ini Hukuman untuk Pemberi
Tribunjambi/mareza sutan aj
Sidang kasus dugaan money politik di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Rabu (18/7/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Andika Arnoldy

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Peraturan politik uang pada Pemilu legislatif dan Presiden mendatang lebih ketat. Bagi pemberi politik uang akan diberikan sanksi pidana yang berat.

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515 mengatur politik uang yang dapat kena sanksi adalah pemberi uang, bunyinya Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Baca: Kisah Miris Dibalik Kesuksesan Atlet Muathai Muarojambi Raih 2 Emas, 3 Perak dan 5 Perunggu

"Penerima uang sepanjang melaporkan maka tidak dipidana," ujar pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin.

Aturan ini dimaksud agar laporan dari masyarakat dapat dilakukan secara terbuka dan tak ada ketakutan lagi. Sehingga masyarakat dapat melaporkan politik uang jika terjadi politik uang

Penulis: andika
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved