Jadwal Sidang dan Majelis Hakim Kasus Dana PAUD, Ini Nama-namanya

Usai menerima berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jadwal Sidang dan Majelis Hakim Kasus Dana PAUD, Ini Nama-namanya
tribunjambi/mareza sutan a j
Dokumentasi, Hairiya saat digiring tim penyidik usai pemeriksaan, Senin (13/8/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Usai menerima berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif guru honorer Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun anggaran 2014-2016 di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Heriyah, dari Kejaksan Negeri (Kejari) Jambi kemarin, hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi telah menetapkan jadwal sidang perdana dan majelis hakim yang akan memimpin persidangan kasus itu.

"Sidang perdananya hari Rabu, tanggal 21 November 2018, dengan panitera pengganti Dian Wahyudi," kata humas Pengadilan Tipikor Jambi, Makararoda Hafat kepada Tribunjambi.com melalui pesan tertulis, Rabu (14/11/18).

Selain itu, telah ditunjuk pula tiga majelis hakim yang akan memimpin persidangan.

"Adapun ketua majelis hakim yang akan memimpin persidangan adalah Dedy Muchti Nugroho, didampingi dua anggotanya, Morailam Purba dan Amir Aswan," lanjut Makaroda.

Informasi yang diperoleh Tribunjambi.com, terdakwa merupakan mantan Ketua Lembaga PAUD percontohan pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (KBM) Murni dan Capacity Building Center (CBC) Mawaddah Warahmah tahun 2013 hingga 1 Juli 2016.

Dalam kasus ini, berdasarkan audit BPKP Jambi, Heriyah diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,068 miliar dari total anggaran yang dikucurkan dari tahun 2014-2016. Secara rinci, pada tahun 2014 nilai anggaran sebesar Rp 6,95 miliar. Tahun 2015 dengan anggaran Rp 5,246 miliar. Terakhir, tahun 2016 dengan nilai anggaran Rp 7,98 miliar.

Secara primair, Hairiya didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider, dia didakwa dengan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cre)

Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved