ASN Terlibat Politik Praktis, BKPSDMD Keluarkan Surat Edaran

Terkait larangan ASN terlibat kampanye dan berpihak, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)

ASN Terlibat Politik Praktis, BKPSDMD Keluarkan Surat Edaran
TRIBUN JAMBI/ABDULLAH USMAN
Kepala BKPSDMD Batanghari, M Rifai Kadir 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Terkait larangan ASN terlibat kampanye dan berpihak, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah keluarkan surat edaran, Rabu (14/11).

Dikatakan Kepala BKPSDMD Batanghari, M Rifai Kadir, terkait aturan netralitas tersebut pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang berkenaan dengan netralitas ASN atau PNS.

Terkait dengan manajemen ASN sesuai aturan pada PP 11 tahun 2017 dan pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.

Baca: DPTHP II Pemilu 2019 Kabupaten Sarolangun Bertambah 5.536

"Untuk sanksinya berdasarkan PP 53 tahun 2010 tadi. Ada tiga tingkatan mulai sedang hingga berat dalam artian pemberhentian," tuturnya.

Namun dijelaskan juga, dalam menerapkan aturan tersebut tentu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tidak langsung sanksi diberikan kepada ASN yang melanggar tadi.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved