ASN Terlibat Politik Praktis, BKPSDMD Keluarkan Surat Edaran
Terkait larangan ASN terlibat kampanye dan berpihak, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
Laporan Wartawan Tribunjambi.com Abdullah Usman
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Terkait larangan ASN terlibat kampanye dan berpihak, Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah keluarkan surat edaran, Rabu (14/11).
Dikatakan Kepala BKPSDMD Batanghari, M Rifai Kadir, terkait aturan netralitas tersebut pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang berkenaan dengan netralitas ASN atau PNS.
Terkait dengan manajemen ASN sesuai aturan pada PP 11 tahun 2017 dan pp 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.
Baca: DPTHP II Pemilu 2019 Kabupaten Sarolangun Bertambah 5.536
"Untuk sanksinya berdasarkan PP 53 tahun 2010 tadi. Ada tiga tingkatan mulai sedang hingga berat dalam artian pemberhentian," tuturnya.
Namun dijelaskan juga, dalam menerapkan aturan tersebut tentu ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tidak langsung sanksi diberikan kepada ASN yang melanggar tadi.
-
KPK Ultimatum Menteri Agama Lukman Hakim Hadiri Pemeriksaan Besok, Rabu, 8 Mei 2019
-
Sandra Dewi Dikomentari Kaesang karena Terlalu Ngirit, Padahal Seperti Ini Bisnis Suaminya
-
3 Bulan Pelaksanaan Finger Print di Pemkab Muarojambi, Sekda Arif Akui Kehadiran ASN Meningkat
-
2 Kardus Formulir C1 Dari Boyolali Untungkan Prabowo-Sandi, Reaksi M Taufik Bakal Lapor Polisi
-
VIDEO: Nikmatnya Nyeruput Kopi Broyat dengan Suasana Nuansa Tradisional Ala Melayu
