Hati-hati ASN Berikan 'Jari' di Medsos Pasangan Capres, Itu Pelangggaran

"Dalam pemilihan umum kali ini masa kampanye jauh lebih panjang dari masa pemilu pada tahun sebelumnya. ..>"

Hati-hati ASN Berikan 'Jari' di Medsos Pasangan Capres, Itu Pelangggaran
Tribun Jambi/Abdullah Usman
Panwaslu Batanghari menggelar sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum 2019, bersama wartawan dan pemerintah. Acara di Gedung Wisma PKK Kabupaten Batanghari, Senin (12/11). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Panwaslu Batanghari menggelar sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum 2019, bersama wartawan dan pemerintah. Acara di Gedung Wisma PKK Kabupaten Batanghari, Senin (12/11).

Bagian Pengawasan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari, Iskandar, dalam pemaparannya menjelaskan beberapa poin terkait aturan aturan yang harus dipahami dalam kampanye dan pelanggaran kampanye.

"Dalam pemilihan umum kali ini masa kampanye jauh lebih panjang dari masa pemilu pada tahun sebelumnya. Masa kampanye kali ini hingga April mendatang, ada enam bulan masa yang panjang untuk berkampanye," jelasnya.

Dalam masa kampanye yang terbilang panjang tersebut, banyak hal yang harus diketahui dan berpotensi banyak terjadinya pelanggaran pelanggaran kampanye.

Yang menjadi pegangan Bawaslu dalam pengawasan kampanye ini berpedoman pada UU No 7/2017 pasal 280 ayat (3), dimana sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari kurungan selama Lima tahun dan denda hingga Rp 12 juta.

Untuk larangan kampanye yang tidak sesuai aturan ini selain berlaku bagi caleg itu sendiri juga bagi instansi atau lembaga lain, di antaranya ASN, Polri, dan juga lembaga pemerintah lainnya.

Terutama terkait kampanye didalam medsos, bagi ASN yang berfoto dengan menggunakan kode jari dan berkaitan dengan calon tertentu bisa dianggap pelanggaran, baik dalam kegiatan formal maupun non formal bersama salah satu caleg.

"Jangankan berfoto dengan kode jari, hanya melakukan like di sebuah postingan medsos terkait kampanye ASN tadi sudah melanggar. "Jadi hati-hati ketika memberikan jempol dalam sebuah postingan," ujarnya.

Dengan memberikan like dalam postingan kampanye, sudah diartikan sebagai bentuk dukungan atau mengiyakan terhadap postingan kampanye tersebut.

Seperti pada kasus sebelumnya yang melibatkan ASN dan Legislatif, dimana Bawaslu menerima laporan diduga pelanggaran kampanye dengan postingan menggunakan jari. Namun dari hasil pemeriksaan foto bersama dengan satu jari terhadap yang bersangkutan, murni tidak ada unsur kampanye.

"Karena salam satu jari tersebut merupakan salam inovasi desa, dan beberapa bukti pendukung lainnya yang tidak menunjukan kampanye," tuturnya.

Baca: Pemkab Muarojambi Lepas Kontingen Porprov  

Baca: Akses 2 Desa Terputus Akibat Tanah Longsor, Camat Siau Tinjau Lokasi

Baca: BREAKING NEWS Longsor di Merangin, Dua Desa di Siau Terisolir

Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved