Ribuan Hektare Tanah Pemda Batanghari Belum Bersertifikat

Hingga saat ini tercatat secara global lebih kurang 1.000 bidang tanah pemda dari beragam jenis belum bersertifikat

Ribuan Hektare Tanah Pemda Batanghari Belum Bersertifikat
tribunjambi/abdullah usman
Sertifikat tanah 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Hingga saat ini tercatat secara global lebih kurang 1.000 bidang tanah pemda dari beragam jenis belum bersertifikat, Badan Pengelolalaan Barang dan Aset Daerah sebut banyak faktor yang menjadi penyebab, Minggu (11/11).

Dari Delapan Kecamatan yang berada di Kabupaten Batanghari masih terdapat ribuan tanah yang belum memiliki status, atau belum memiliki hak milik resmi dari pemerintah Batanghari.

Berdasarkan data yang terhimpun tribunjambi.com dari badan prngelolaan barang dan aset daerah, hingga saat ini lebih kurang terdapat 1000 bidang lebih tanah pemda yang masih belum bersertifikat dan tersebar di setiap kecamatan.

Dengan keadaan tersebut pihaknya berencana hingga akhir Desember mendatang, akan melakukan pengukuran lebih kurang 55 bidang (persil) tanah pemda yang berada di setiap kecamatan di puskesmas dan sekolahan.

" Untuk 121 persil, terdiri dari puskesmas dan sekolahan yang belum diukur akan bekerja sama dengan pihak perkim untuk melakukan pengukurannya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yennedi kepada tribunjambi.com

Dikatakannya pula, yang menjadi kendala pihaknya dalam menyelsaikan tanah tersebut diantaranya terbentur tenaga SDM dan biaya lapangan, selain itu ada juga beberapa tanah bermasalah atau tanah sengketa seperti di Desa koto boyo.

" Namun untuk 121 lahan tadi diitarget 2019 rampung," ujarnya.

Meski demikian 121 persil tanah tadi, masih belum termasuk ratusan tanah lainnya yang belum bersertifikat dari janis tanah lingkungan dan jalan terdapat 194 tanah jalan dan ditambah 729 tanah lingkungan, yang masih bernasib sama namun skala nasional.

Sebelumnnya tahun ini BPN Batanghari telah menyelesaiakan sertifikat tanah milik pemda sebanyak 18 bidang, yang tersebar di seluruh kecamatan. Terdiri dari tanah puskesmas pembantu, dan sekolah dasar.

Dikatakannya Kepala BPN Batanghari Joko Susanto mengatakan, 18 bidang tanah tersebut sudah selesai disertifikatkan dan tinggal diserahkan ke pihak pemda. Sejauh ini dari tahun 2017 - 2018 lebih kurang sudah sekitar 70-an tanah pemda telah disertifikatkan.

" Adapun kendala dalam sertifikasi selama ini pemerintah daerah banyak belum memiliki alas bukti yang pas terkait kepelikan tanah tersebut, baik tanah hibah ataupun jual beli," ujarnya.

Dikatakannya pula, jika tanah tersebut sudah dikuasai olem pemda dan alas buktinya tidak diketemukan. Tetap bisa dengan cara cukup dibuatkan surat pernyataan aset dan ditandatangani oleh Sekda.

" Sejauh ini belum ada pengajuan dari pihak pemda untuk pengukuran maupun penerbitan sertifikat baru, bagi tanah pemda," jelasnya. (usn)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved