Tanah Hutan Kota di Batanghari Belum Bersertifikat, Ini Kendalanya

Dikatakannya pula, terkait hutan kota 14 H yang sudah diukur tersebut dan bebas dari sertifikat ganda.

Tanah Hutan Kota di Batanghari Belum Bersertifikat, Ini Kendalanya
tribunjambi/abdullah usman
Tanah di hutan kota di Kabupaten Batanghari, belum memiliki sertifikat. Kendalanya, karena belum semua tahan di hamparan hutan kota tersebut dilakukan pengukuran. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Saat ini, status hutan kota di Kabupaten Batanghari, masih belum bersertifikat. Terkait hal tersebut, ini penjelasan pemda terkait belum diterbitkannya sertifikat tersebut. 

Status kepemilikan aset pemda dari bidang tanah hutan kota masih belum terselesaikan. Hingga saat ini berdasarkan data yang tercatat di bagian badan pengelolaan barang milik daerah Batanghari, baru 14 bidang tanah di kawasan hutan kota yang telah diukur.

"Memang masih ada beberapa lagi tanah hutan kota yang belum kita lakukan pengukuran sekitar tiga hektaran. Dan, itu yang menjadi kendala hingga saat ini sertifikat belum diterbitkan," sebut Kepala Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Yenedi, kepada Tribunjambi.com.

Baca: Di Tebo, Baru 46 Peserta yang Mampu Passing Grade

Berdasarkan keinginan Sekda kata Yenedi, sertifikat tanah hutan kota tersebut baru bisa dilakukan, dengan syarat harus semua bidang dihamparan hutan kota tadi sudah dilakukan pengukuran semua. Sementara sekarang masih ada yang belum selesai sehingga sertifikat 14 bidang yang sudah diukur tidak bisa diterbitkan.

"Maunya sekda semua hamparan hutan kota itu selesai semua pengukurannya, baru penerbitan sertifikat dapat dilakukan menjadi satu" jelasnya.

Tanah di hutan kota di Kabupaten Batanghari, belum memiliki sertifikat. Kendalanya, karena belum semua tahan di hamparan hutan kota tersebut dilakukan pengukuran.
Tanah di hutan kota di Kabupaten Batanghari, belum memiliki sertifikat. Kendalanya, karena belum semua tahan di hamparan hutan kota tersebut dilakukan pengukuran. (tribunjambi/abdullah usman)

Dikatakannya pula, terkait hutan kota 14 H yang sudah diukur tersebut dan bebas dari sertifikat ganda. Selain itu sudah ditanyakan kemasyarakt melalui lurah untuk menyampaikan kewarga nya jika memiliki hak tanah di hutan kota. Sajuh ini tidak ada warga yang menyampaikan hal tersebut.

Dikatakannya belum dilakukannya pengukuran terhadap lebih kurang Tiga hektar tanah pemda terse melihat lokasinya terbilang sedikit dan terpisah pisah dan berada dipinggiran sungai. Namun sebagian lagi disekitar lokasi tersebut ada tanah warga sekitar yang memiliki sertifikat.

Baca: KNKT Temukan Fakta Mesin Pesawat Lion JT610 Masih Hidup dan Berputar Tinggi saat Menabrak Air Laut

Baca: Pengumuman Hasil SKD CPNS Kemenkumham Ditunda, Ini Saran Admin

"Belum kita ajukan untuk pengukuran karena keterbatasan anggaran, dan akan diajukan tahun depan melalui APBD P," tuturnya.

Dengan estimasi anggaran, masih akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu besama BPN untuk menentukan besaran anggarannya. (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved