Sidang Tuntutan Zumi Zola

Jaksa KPK Ajukan Tuntutan Cabut Hak Politik Zumi Zola 5 Tahun

Jaksa KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, pidana denda Rp 1 miliar subsider ...

Jaksa KPK Ajukan Tuntutan Cabut Hak Politik Zumi Zola 5 Tahun
Tribunnews/Theresia Felisiani
Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, saat bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Siang ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan tuntutan untuk Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola. Itu terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Jaksa Penuntut Umum KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, pidana denda Rp 1 miliar subsider kurungan enam bulan.

Selain itu, Jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan, mencabut hak politik Zumi Zola selama 5 tahun, setelah selesai menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ‎ucap jaksa KPK, Iskandar saat membacakan surat tuntutan, Kamis (8/11/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam tuntutan disebutkan alasan pemberian hukum tambahan berupa pencabutan hak politik ialah karena kedudukan terdakwa saat melakukan korupsi adalah Gubernur.

Baca: BREAKING NEWS Zumi Zola Dituntut 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

Baca: Fadli Zon Sebut Bendera Hitam di Rumah Habib Rizieq Kerjaan Intel, Yunarto Wijaya Sebut Drama

Baca: Kondisi Zumi Zola Sebelum Mendengar Tuntutan 8 Tahun dari Jaksa KPK

Dimana warga punya harapan besar untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jaksa menilai dalam menjalankan amanah rakyat, Zumi Zola memiliki jabatan ekslusif dan kini perbuatannya telah menciderai kepercayaan publik.

"Untuk menghindarkan pimpinan daerah dari kemungkinan dijabat orang yang pernah korupsi, maka diberikan hukuman tambahan pencabutan hak politik," ungkap Jaksa Iskandar.

Sebelumnya jaksa KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan ‎pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Zumi Zola bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menciderai amanat rakyat.

Selain itu, Zumi Zola juga dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum, koperatif, terus terang dan menyesali perbuatannya.

Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, saat bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).
Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, saat bersiap mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11). (Tribunnews/Theresia Felisiani)

Diketahui Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi 44 miliar dan satu unit mobil tipe Alphard. Uang tersebut turut mengalir ke adiknya, Zumi Laza yang maju sebagai Wali Kota Jambi termasuk mengalir pula istri daan ibu Zumi Zola.

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa memberikan suap 16,4 miliar ke 53 DPRD provinsi Jambi periode 2014-2019. Suap diduga agar para anggota DPRD memuluskan Perda APBD Jambi tahun 2017-2018.

Zumi Zola melakukan suap bersama-sama dengan Plt Sekda Pemda Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan, asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Saipudin dan Apif Firmasyah.

Dalam pemeriksaannya sebagai terdakwa, Zumi Zola mengakui bersalah telah menyuap anggota DPRD. Selain itu Zumi Zola juga mengakui ada uang gratifikasi mengalir untuk dia pribadi, keluarga, hingga kepentingan politik adiknya, Zumi Laza.

Baca: Akui Manipulasi Dukungan, Misgianto Sebut Ada Intervensi

Baca: Fenomena Baru! Pemuda Mabuk-mabukan dengan Minum Air Rebusan Pembalut

Baca: Refleksi Hari Pahlawan 10 November: Dulu Kita Ditindas Penjajah, Kini Ditindas Koruptor. Lawan!

Editor: duanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved