Hakim Tunda Sidang Pembacaan Tuntutan 3 dari Empat Terdakwa Kasus Embung Sungai Abang. Ini Alasannya

Hal itu dikarenakan surat tuntutan kepada terdakwa Kembar Nainggolan, Jonaita Nasir, dan Faisal Utama, belum turun kepada jaksa.

Hakim Tunda Sidang Pembacaan Tuntutan 3 dari Empat Terdakwa Kasus Embung Sungai Abang. Ini Alasannya
tribunjambi/darwin

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan AJ

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, urung membacakan tuntutan tiga dari empat terdakwa kasus pembangunan embung di Desa Sungai Abang, Kabupaten Tebo.

Hal itu dikarenakan surat tuntutan kepada terdakwa Kembar Nainggolan, Jonaita Nasir, dan Faisal Utama, belum turun kepada jaksa.

"Mohon izin, yang mulia. Untuk tuntutan kepada para terdakwa belum bisa dibacakan," kata Hakim Albana, satu di antara jaksa yang menangani perkara tersebut Rabu (7/11).

Baca: Siap Hadapi Bencana, Pemkab Merangin Aiapkan Alat dan Personil

Atas hal itu, majelis hakim yang diketuai Dedy Muchti Nugroho, memutuskan untuk menunda pembacaan tuntutan hingga Rabu (14/11) pekan mendatang.

Sementara itu, satu di antara terdakwa, Sarjono melanjutkan agenda persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi ahli yang meringankan.

Baca: Pengumuman SKD CPNS Kemenkumham Ditunda, Pantau Pengumuman Disini & Ini Jadwal Tes SKB

Dalam sidang tersebut, pihak Sarjono menghadirkan pakar hukum pidana dari Universitas Jambi, DR Sahuri Lasmadi, SH, MHum.
Dalam keterangannya, dia membahas tentang kewenangan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Sarjono.

Berpayung hukum pasal 32 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dia menyatakan Sarjono seharusnya tidak terjerat dalam undang-undang pidana.

"Dalam ayat pertama disebutkan, dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikian tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan," dia menerangkan.

Baca: BPN Sebut Belum Terima Pengajuan Pengukuran Dari Pemda

Selanjutnya, dia menerangkan melalui riwayat perkara. Sepengetahuannya, Sarjono telah mengajukan praperadilan dan bebas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Halaman
12
Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved