Majelis Hakim Tolak Eksepsi Solikin. Dilanjutkan Sidang Pemeriksaan

Namun, untuk sidang selanjutnya, jaksa hanya akan menghadirkan lima di antaranya saja.

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Solikin. Dilanjutkan Sidang Pemeriksaan
tribunjambi/mahreza
Majelis Hakim Tolak Eksepsi terdakwa Solikin, dan dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan AJ

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, memutuskan untuk menolak eksepsi yang diajukan terdakwa atas nama Solikin, Rabu (7/11).

"Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, telah sah. Menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan," sebut Ketua majelis hakim, Dedy Muchti Nugroho.

Atas putusan sela itu, terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, melalui penasihat hukumnya memilih menghormati keputusan majelis hakim.

Baca: Kasasi Pengadaan Alkes RS Unja, Artidjo Alkostar Vonis Rekanan Penjara 8 Tahun dan Denda Rp 3,5 M

Dalam agenda pembuktian yang akan dimulai Rabu (14/11) mendatang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Muara Bungo, Galuh Bastoro Aji dan Rony Kurniawan berencana menghadirkan total 30 saksi yang tercantum di berita acara persidangan (BAP). Namun, untuk sidang selanjutnya, jaksa hanya akan menghadirkan lima di antaranya saja.

"Untuk saksi minggu depan, ada lima orang," ujarnya.

Baca: 2018 Pemkab Kerinci Raih Nirwasita Tantra

Sebagai informasi, Solikin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Kesehatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014.

Dia bersama Rizaldi dan Ratna Juwita (berkas terpisah) telah menyusun Harga Perkiraan sendiri secara tidak cermat dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) Puskesmas (peralatan Poliklinik set) dengan dana anggaran dari APBN. Perbuatan itu menyebabkan kerugian negara Rp 318.189.934 berdasarkan audit BPK Perwakilan Provinsi Jambi nomor: SR-360/PW05/5/2017 tanggal 20 Desember 2017.

Baca: Penampilan Baru Jennifer Dunn Jadi Sorotan Usai Bebas 2 Oktober 2018, Ternyata Sudah Menikah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baca: Empat Saksi Perkara Dugaan Korupsi Pengerukan Alur Sungai, Berikan Keterangan di PK Tonggung

Subsider, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(*)

Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved