'Nama Ahok' Disebut-sebut Dalm Rapat Anggaran DKI Jakarta, Prasetio: 'Iki piye'
Nama Ahok diucapkan beberapa kali di depan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mantan anak buahnya.
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Nama Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama menjadi topik perbincangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat membahas anggaran DKI Jakarta. Mengapa muncul nam itu lagi?
Nama Ahok diucapkan beberapa kali di depan para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan mantan anak buahnya.
Seperti kemarin, Prasetio hadir dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Baca: 8 Benda Pusaka Kesayangan Tokoh Besar Indonesia, Ada Kayu yang Bisa Berenang
Baca: 8 Artis Cantik Bertubuh Mungil namun Penampilan Dewasa, Tinggi Badan Tak Sampai 155 Cm
Baca: 10 Artis yang Cerai, Jadi Janda Muda Cantik masih Berpenampilan Segar
Prasetio menyampaikan beberapa hal umum kepada pejabat DKI dan direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.
Kepada Perumda Pasar Jaya, Prasetio meminta dirutnya membuat lapak pedagang di pasar dengan ukuran yang layak. Dia menilai ukuran lapak saat ini terlalu kecil bagi pedagang.
Kemudian terkait pembangunan stadion di lahan eks Taman BMW, Prasetio meminta BUMD yang membangun bisa mencontoh Bekasi dan Cikarang.
"Saya pernah nonton di Bekasi dan Cikarang itu bagus sekali stadionnya," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (16/10/2018).
Dia kemudian menyinggung masalah penyerapan anggaran. Dua bulan menjelang akhir tahun, penyerapan anggaran 2018 masih 51 persen.
Semua rentetan kritik dan saran itu membuat Prasetio mengatakan ingin menjadi Ahok di DPRD.
Dia akan mengkritisi kinerja Pemprov DKI jika ada yang tak baik.
"Saya akan jadi Ahok di DPRD. Saya enggak mau beban moral nanti ada di badan saya kalau tidak saya kritisi. Bukan apa-apa, sekarang SKPD mulai malas, penyerapan rendah," ujar Prasetio.
Dalam musim pembahasan anggaran ini, dia mengaku akan tegas menolak anggaran yang tidak sesuai.
Dia mencontohkan PMD untuk PT Jakarta Propertindo dan PAM Jaya pada APBD-P 2018 yang akhirnya dicoret.
PMD untuk PT Jakpro dicoret karena kuota penerimaan modal untuk Jakpro sudah hampir habis. Sementara PAM Jaya, kegiatan yang akan dikerjakan dengan PMD itu ternyata masih tugas dari dua mitra swasta PAM Jaya, yaitu Palyja dan Aetra.
Prasetio mengatakan, akan timbul potensi hukum jika PMD untuk PAM Jaya dipaksa untuk diberikan.
