Tidak Ingin Perda Caten Membebani Masyarakat, Pemkab Belum Pastikan Kapan Penerapan Perda

"Kalau untuk sosilaisasi perda sudah dilakukan. Tapi, untuk rekomendasi N1-N5 dari kecamatan tadi yang belum dijalankan," jelasnya.

Tidak Ingin Perda Caten Membebani Masyarakat, Pemkab Belum Pastikan Kapan Penerapan Perda
tribunjambi/abdullah usman
Kabag Hukum Setda Batanghari, Mula P Rambe 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari, menyebut jika Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2016 terkait pencegahan penaggulangan dan pemberdayaan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika, sebagai syarat bagi Calon Pengantin (Caten) di Kabupaten Batanghari, masih belum bisa berjalan, karena kesiapan untuk menjalankan perda itu yang belum siap.

Kabag Hukum Setda Batanghari, Mula P Rambe, kepada Tribunjambi.com Minggu (14/10) mengatakan, tidak berjalannya perda caten tersebut bukan semata-mata karena kekurangan tenaga medis dan anggaran saja, sehingga terkesan mandul.

Menurut Rambe, ada beberapa hal yang masih dalam proses dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Sehingga perda tersebut masih belum bisa dijalankan hingga saat ini, terutama dari segi fasilitas pendukung dan masyarakat yang menjalankan perda itu sendiri.

Baca: Perda Khusus Calon Penganten di Batanghari, Masih Mandul

"Saat ini kita terus melakukan sosilaisasi ke kecamatan. Adapun kendala perda tersebut belum berjalan terkait fasilitas medis dan biaya bagi caten untuk melakukan tes yang terbilang mahal," beber Rambe.

Diakui Rambe, bukan perda yang belum terealisasi, namun saat ini pemda telah melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan dan masyarakat desa. Yang belum berjalan itu satu, rekomndasi N1-N5 dari kepala desa kepada caten.

Baca: Yuk Merapat ke Tanjabtim, Melihat Keseruan Sabak Bhayangkara Adventure Offroad #2

"Kalau untuk sosilaisasi perda sudah dilakukan. Tapi, untuk rekomendasi N1-N5 dari kecamatan tadi yang belum dijalankan," jelasnya.

Pemerintah bilang Rambe, tidak ingin Perda bagi Caten tersebut, justru dinilai masyarakat membebani dan mempersulit mereka. Karena untuk tes tersebut juga membutuhkan biaya yang cukup mahal dalam satu kali tes Rp130 ribu, perorang bukan satu pasangan dan instalasi pengujiannya juga masih terbatas hanya ada di tiga puskesmas induk.

Baca: Blak-blakan Via Vallen Dibalik Viralnya Dangdut Koplo Lagu DDU-DU DDU-DU BLACKPINK, Ternyata

Baca: Dapat Bonus 2 Miliar Lebih, Begini Cita-cita Mulia Pecatur Tunanetra Hendi Wirawan, Bangun Sesuatu

"Menerapkan perda, kita tidak mau menyusahkan masyarakat. Seperti fasilitas dan terkait biaya keinginannya biaya tadi bisa dianggarkan untuk caten yang terbilang warga miskin," tuturnya.

Harapannya kata Rambe, ketika semua fasilitas dan SDM nya dan keuangan daerah sudah siap, baru perda bisa berjalan. Sehingga dalam menjalankan perda nanti, masyarakat tidak menjadi beban terutama terkait biaya tes yang harus dihapuskan atau gratis.

"Tapi kapan, kita tidak tahu pasti perda tersebut bisa berjalan," ucapnya. (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved