Perda Khusus Calon Penganten di Batanghari, Masih Mandul

Berdasarkan laporan saat ini, masih kekurangan lima tenaga medis untuk ditempatkan di puskesmas induk yang ada di Batanghari.

Perda Khusus Calon Penganten di Batanghari, Masih Mandul
tribunjambi/abdullah usman
Muhammad Mahdan, Ketua DPRD Batanghari 

Laporan Wartawan Tribun Jambi Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Peraturan daerah No 21 tahun 2016 terkait pencegahan penaggulangan dan pemberdayaan masyarakat terkait penyalah gunaan Narkotika, sebagai syarat bagi Calon Pengantin (Caten) di Kabupaten Batanghari, masih belum bisa berjalan.

Untuk menekan penyalahgunaan narkotika, selain penegakan sanksi hukum, Pemkab Batanghari juga membuat sebuah aturan daerah. Dimana bagi pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, harus disertakan surat keterangan bebas narkoba dari puskesmas.

Baca: Bupati Minta Ranperda APBD-P 2018 Agar Segera Disahkan

Bagi para caten baik dari laki laki atupun perempuan, tidak dapat menyertakan persyaratan tersebut, kepala desa dan lurah setempat tidak bisa mengeluarkan surat N1 dan N4 bagi caten.

Namun sayang perda yang telah di buat sejak dua tahun lalu dan telah diundangkan tersebut, hingga saat ini belum bisa diterapkan disetiap kecamatan. Sehingga perda tersebut terbilang mandul.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Batanghari, M Mahdan saat dikonfirmasi Tribunjambi.com beberapa waktu lalu mengatakan, ada beberapa faktor dan kendala yang menyebabkan perda terkait sarat caten tadi belum bisa dilakukan.

Baca: Terdapat Lima ASN Diketahui Nonjob di Pemkab Batanghari

Satu diantaranya kata Mahdan, terkait tenaga medis yang bertugas disetiap kecamatan. Terutama petugas yang khusus untuk melakukan tes urin terhadap setiap caten.

Berdasarkan laporan saat ini, masih kekurangan lima tenaga medis untuk ditempatkan di puskesmas induk yang ada di Batanghari.

" Ya, itu salah satu kendala perda belum bisa berjalan. Saat ini baru ada tiga puskesmas induk di tiga kecamatan dan tenaga medis khusus, dan masih ada beberapa puskesmas yang belum," jelas Mahdan.

Baca: Blak-blakan Via Vallen Dibalik Viralnya Dangdut Koplo Lagu DDU-DU DDU-DU BLACKPINK, Ternyata

Menurut Mahdan, meskipun dibeberapa kecamatan sudah ada puskesmas induk maupun tenaga khusus untuk tes urin bagi caten, Namun untuk menegakan perda tersebut belum bisa dilakukan seperti itu sebelum semua kecamatan siap untuk melakukannya.

"Kalau di sini bisa di sana belum. Kita sudah berlakukan perda tentu akan menimbulkan gejolak dimasyarakat. Maka dari itu, perda masih belum bisa dijalankan hingga saat ini untuk keadilan," tutur Mahdan.

Meskipun tenaga yang membidangi sudah ada di puskesmas, namun izin mereka untuk melakukan surat tugas belum ada. Atau orang yang berwenang mengeluarkan surat keterangan hasil tes urine negatif atau positif narkoba kata Mahdan, untuk persyaratan nikah bum bisa dilakukan karena juga harus ada izinnya.

Baca: Membelot ke Jokowi, La Nyalla Mattalitti Blak-blakan Alasan Kapok 9 Tahun Mendukung Prabowo

Ketua DPRD Batanghari ini juga meminta kepada pemerintah daerah, agar mengusulkan ke dewan untuk alokasi khusus pendanaan tes urin tersebut. Selain tenaga medis, juga anggaran untuk pelaksanaannya juga dibutuhkan nanti.

"Oke, semua sudah ada SDM, fasilitas dan sebagaiannya, namun anggaran tidak ada, juga tidak bisa berjalan itu Perda. Seharusnya 2018 ini sudah jalan," beber Mahdan. (*)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help