Malang Darurat Korupsi! Setelah 41 Anggota Dewannya, Kini Sang Bupati Diciduk KPK, Jadi Tersangka

Rendra diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar karena berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Malang

Malang Darurat Korupsi! Setelah 41 Anggota Dewannya, Kini Sang Bupati Diciduk KPK, Jadi Tersangka
surya/hayu yudha prabowo
Bupati Malang, Rendra Kresna memberikan keterangan pada wartawan paska penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bupati Malang di Kawasan Pendopo Kabupaten Malang, Jalan H Agus Salim, Kota Malang, Senin (8/10/2018) malam. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin atas ditetapkannya Bupati Malang, Rendra Kresna, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini menggenapi kepala daerah di Malang Raya yang bermasalah dengan kasus korupsi,” kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra, Sabtu (13/10/2018).

Rendra ditetapkan tersangka karena dua kasus dugaan korupsi sekaligus. Pertama, Rendra diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Kedua, Rendra diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar karena berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Malang periode 2010-2015 dan 2016-2020.

“Masih segar dalam ingatan kita kasus korupsi yang menjerat mantan Walikota Malang dan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang menggegerkan beberapa waktu lalu. Sekarang Bupati Malang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Masyarakat Malang Raya pasti kecewa,” kata Surya, caleg DPR RI dapil Malang Raya.

Menurut Surya, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, masing-masing kepala daerahnya berurusan dengan KPK karena tersandung kasus korupsi.

Mantan Walikota Batu Eddy Rumpoko tersandung kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2017. Berlanjut mantan Walikota Malang Mochamad Anton ditahan KPK setelah ditetapkan tersangka pada Maret 2018.

Eddy dan Anton masing-masing sudah divonis penjara selama beberapa tahun. Hak politik keduanya untuk dipilih pun dicabut selama 2 sampai 3 tahun.

“Bayangkan, 2 dari 3 kepala daerah di Malang Raya sudah terbukti melakukan korupsi. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan Malang Raya sedang menghadapi situasi darurat korupsi,” kata Surya terenyuh.

Surya tahu sangat sedikit pejabat publik yang bisa lolos dari jerat KPK bila sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi Surya menghimbau agar semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum.

Halaman
12
Editor: nani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved