Dukcapil Sarolangun Kesulitan Keluarkan Akta Kematian, Hilal Minta Warga Lapor

Selama ini setiap ada warga Sarolangun yang meninggal tidak dilaporkan, sehingga pihak Dukcapil kesulitan dalam mengeluarkan akta kematian.

Dukcapil Sarolangun Kesulitan Keluarkan Akta Kematian, Hilal Minta Warga Lapor
Tribun Jambi/Wahyu
Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri 

Laporan wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun, melalui Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Dukcapil) Sarolangun menilai saat ini pengurusan akta kematian masih belum optimal, akibatnya data warga yang telah meninggal masih tercatat aktif.

Wakil Bupati Hillalatil Badri, mengatakan bahwa hal itu dikarenakan selama ini setiap ada warga Sarolangun yang meninggal tidak dilaporkan, sehingga pihak Dukcapil kesulitan dalam mengeluarkan akta kematian, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang salah satunya kepengurusan akta kematian bagi masyarakat yang telah meninggal dunia.

"Adanya perubahan kebijakan kependudukan dan Pencatatan sipil, yang sebelumnya mengacu pada UU 23 Tahun 2006, dirubah kepada UU 24 Tahun 2013, ada delapan poin yang perubahan mendasar. Salah satunya, soal pelaporan masyarakat yang meninggal dunia," katanya.

Kata Wabup, bahwa dalam perubahan kebijakan tersebut yang semula setiap ada masyarakat yang meninggal, hanya dilaporkan oleh masyarakat yang bersangkutan, dan saat ini pola itu tidak berlaku lagi, sehingga yang malaporkannya melalui Kepala Desa setempat.

"Selama inikan yang melaporkan ketika ada yang meninggal adalah masyarakat, nah sekarang sudah melalui kepala desa dengan mengeluarkan surat untuk dukcapil bahwa masyarakat ini telah meninggal, sehingga diminta untuk dihapus dan dikeluarkan akte kematiannya," katanya.

Jika tidak dilaporkan ketika ada masyarakat yang meninggal, kata Wabup, maka akan membuat data orang yang telah meninggal dunia masih aktif sehingga pada saat Pemilu, data orang yang meninggal dunia tetap masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

"Yang dicatat hanya melahirkan sementara yang mati tidak pernah dilaporkan, Kalau tidak dilaporkan sehingga datanya masih aktif di Dinas Dukcalil, ke depan, kepala desa harus melaporkan ke dukcapil untuk penonaktifan dari pada yang meninggal tersebut. Sehingga data itu betul akurat," katanya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help