Pemprov Jambi Masih Bahas Lima Aset Tanah yang Akan Dihibahkan

Ada lima hibah tanah yang masih dalam meja pembahasan Pemprov Jambi jelang akhir tahun 2018 ini.

Pemprov Jambi Masih Bahas Lima Aset Tanah yang Akan Dihibahkan
tribunjambi/mareza sutan a j
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi langsungkan serah terima hibah barang di Pengadilan Negeri Jambi. Serah terima tersebut berupa aset tanah kepada pihak Pengadilan Negeri (PN), Tipikor, dan HI Provinsi Jambi melalui Mahkamah Agung. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Fadly

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ada lima hibah tanah yang masih dalam meja pembahasan Pemprov  Jambi jelang akhir tahun 2018 ini. Tanah tersebut direncana untuk instansi vertikal di Jambi.

Riko Febrianto, Biro Pengelolaan Barang Milk Daerah (BPBMD) Provinsi Jambi menyampaikan pihaknya sedang membahas penyerahan lima aset tanah yang akan dihibahkan tersebut.

"Ada rencana, sesuai permintaan instansi vertikal tapi masih dibahas tim," jelasnya.

Menurut Riko, semua permohonan tersebut pun bersifat permohonan lama yang baru diproses BPBMD.

Riko menyebut lima bidang tanah itu diperuntukkan untuk Karantina perikanan, BPN, BPS, Poltekes, RRI.

Hingga kini kata Riko , Pemprov baru menghibahkan satu aset tanah. "Satu, hibah tanah ke Pengadilan Negeri pada Agustus lalu," paparnya.

Saat itu tanah seluas 4.313 meter persegi dihibahkan Pemprov kepada Mahkamah Agung RI (Pengadilan Negeri/Tipikor Jambi) guna menunjang pembangunan yang berkolerasi dengan dana pusat.

Sebelumnya saat penyerahan hibah tanah pertama Sekretaris Daerah (Sekda) PRovinsi Jambi M. Dianto menyampaikan pengalihan hak pengelolaan dimaksud untuk memudahkan penggunaan tanah dalam hal pengembangan Pengadilan Negeri/Tipikor/HI Kelas IA Jambi.

"Dengan peralihan status tanah dapat mempercepat laju pembangunan fisik yang menggunakan dana APBN, mereka bisa membangun mempercepat laju pembangunan di bidang peradilan, khususnya di Provinsi Jambi," jelasnya.

Sekda mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi tidak bisa memberikan atau menghibahkan tanah milik Pemrov kalau tidak ada usulan dari instansi vertikal atau yang sedang mengunakan.

"Pemerintah Provinsi Jambi tidak bisa memberikan secara terburu-buru, harus melalui prosedur yang benar, makanya setelah selesai diproses dan tidak menyalahi aturan baru kita serahkan secara resmi," jelasnya.

Sekda menyampaikan pula hingga saat ini untuk surat permohonan hibah yang masuk melalui BPBMD cukup banyak.

"Tentunya satu-persatu kita teliti dulu seperti Kantor Statistik Provinsi Jambi, RRI, dan BPN, semuanya akan kita proses sesuai prosedur, setelah selesai dan tidak menyalahi aturan akan kita serahkan," pungkasnya.

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved