Azhari Cs Dituntut Senin Ini, PH Harapkan Tuntutan Sesuai Fakta Persidangan

Sidang lanjutan kasus dugaan perambahan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akan sampai pada agenda tuntutan

Azhari Cs Dituntut Senin Ini, PH Harapkan Tuntutan Sesuai Fakta Persidangan
tribunjambi/mareza sutan aj
Azhari (kanan, berpeci) ketika mengambil sumpah di persidangan kasus dugaan perambahan hutan TNKS 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang lanjutan kasus dugaan perambahan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) akan sampai pada agenda tuntutan, Senin (17/9/18).

Sidang sempat ditunda itu rencananya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Menanggapi hal itu, tim Penasihat Hukum terdakwa, Henry David Oliver ketika dikonfirmasi berharap agar tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan sesuai fakta persidangan.

"Harapannya ya itu, tim JPU bisa berikan tuntutan yang sesuai fakta persidangan," kata dia, Minggu (16/9/18) malam.

Lebih lanjut, dia berharap agar kliennya dapat dituntut bebas oleh tim JPU. Tapi jika harapan itu tidak terwujud, dia berharap JPU bisa menuntut dengan tuntutan yang pantas.

"Jaksa itu mestinya bisa objektif dalam menilai perkara ini," katanya.

Sebelumnya, pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menghadirkan saksi verbalisan untuk menguatkan dakwaan.

Satu di antara JPU yang menangani kasus tersebut, Yani Ernawaty kepada Tribunjambi.com menyampaikan pihaknya telah menghadirkan lima saksi verbalisan pada dua persidangan sebelumnya.

"Persidangan sebelumnya ada empat orang. Di antaranya, Sahlan Umagapi, Anugrah Handika, Candra, dan Agung Herwanto," dia menyampaikan.

Sebelum itu, telah dihadirkan saksi verbalisan lain, Bambang Frandiko.

Untuk diketahui, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) verbalisan berarti orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).

"Kalau isinya, seputar metode penyidikan dan apa yang dituangkan dalam BAP adalah berdasarkan apa yang diterangkan terdakwa," kata dia.

Ketentuan mengenai saksi verbalisan ini belum diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mau pun peraturan perundang-undangan lain di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Sidang akan kembali dipimpin ketua majelis hakim Franciscus Arkadeus Ruwe.
Sebelumnya diinformasikan, kasus ini menjerat empat orang sebagai terdakwa. Di antaranya, Ahmad Azhari selaku ketua SPI Merangin, Abu Hasyim, Maardi, dan Indra Jaya.
Mereka diduga melakukan perambahan hutan di wilayah TNKS pada Januari 2018 lalu.
(cre)

Tags
Azhari
Penulis: Mareza
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved