Pascaputusan MA, Golkar Tetap Usung Balon Legislatif Mantan Koruptor 

Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif, Partai Golkar putuskan

Pascaputusan MA, Golkar Tetap Usung Balon Legislatif Mantan Koruptor 
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pascaputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks narapidana korupsi menjadi calon legislatif, Partai Golkar putuskan usung bakal calon anggota legislatif berstatus mantan koruptor.

"Kalau Golkar kita selalu mengikuti keputusan hukum yang berlaku, jadi kita mengikuti apa yang sudah dan menghormati apa yang diputuskan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Airlangga, Golkar akan mengikuti putusan itu dan mempertahankan calegnya yang merupakan eks narapidana kasus korupsi.

Baca: 15 Mantan Relawan Pro Jokowi Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandiaga

"Ya, tentu kita kemaren ada beberapa catatan terkait dengan caleg dan tentu kita lihat dari hasil keputusan MA tersebut," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim, partainya memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Namun, ia menegaskan bahwa Golkar juga tidak boleh melanggar aturan yang ada di dalam UU.

"Jadi prinsipnya bukan berarti kita tidak pro terhadap pemberantasan korupsi," kata Ace.

Sebelumnya, KPU meminta pimpinan parpol untuk menjalankan pakta integritas meskipun ada putusan MA. Dalam pakta integritas itu, parpol berkomitmen tidak mengusung bakal caleg eks koruptor.

"Kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.

Baca: 2020 Krisis Finansial Bakal Kembali Menyerang, Ini Prediksi JPMorgan

Baca: Usul Debat Capres-Cawapres Pakai Bahasa Inggris, Koalisi Prabowo-Sandiaga: Boleh Juga Kali Ya

Pramono mengatakan, setelah pemberitaan putusan MA tersebut, beberapa partai menyatakan tetap menarik bacalegnya yang berstatus mantan koruptor. Menurut Pramono, meskipun putusan MA mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg, tetapi parpol berhak melarang mereka menjadi calon wakil rakyat.

"Secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," ujarnya. Ia menambahkan, saat ini momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan dengan menawarkan caleg yang berkualitas.

"Nanti kita persuasi lah. Tetap ada imbauan terhadap partai politik tidak didaftarkan mantan napi itu dengan berbagai cara," ujar Pramono. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eks koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg. Bawaslu sebelumnya meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Baca: Iklan di Bioskop Undang Polemik, Jokowi: Memang Tugas Kemenkominfo. . . 

Baca: Video Dosen Minta Uang Rp2.000 pada Mahasiswa Viral di Medsos, Ini Tanggapan Kampus

Baca: RAPBN 2019 Masih Berpotensi Berubah, Ini 3 Instansi yang Anggarannya Diusulkan Bertambah

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengacu Putusan MA, Golkar Tetap Usung Caleg Eks Koruptor", 

Editor: fifi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help