Ribuan Data Pemilih Ganda Ditemukan di Tanjab Barat, KPU Bersihkan dari Database

Selain temuan data pemilih ganda, juga banyak ditemukan pemilih yang masih dibawah umur dan lain sebagainya.

Ribuan Data Pemilih Ganda Ditemukan di Tanjab Barat, KPU Bersihkan dari Database
Tribun Jambi/Darwin Sijabat
Komisioner KPU Tanjab Barat, Ahmad Hadziq, 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Darwin Sijabat

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjab Barat menemukan 4.082 pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT). Data itu kini dibersihkan dari data base, agar tidak mengganggu jalannya pemilu.

Komisioner KPU Tanjab Barat, Ahmad Hadziq, mengatakan KPU terus melakukan penyisiran agar tidak lagi ditemukan pemilih ganda. Dia menyebut ada beberapa macam pemilih ganda. Seperti K1 yang merupakan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nama, tempat dan tanggal lahir ganda identik.

"Dari temuan seperti itu, memang ada data pemilih ganda, Jumlah temuan mencapai 4.082 pemilih ini merupakan ganda identik artinya semua sama mulai dari NIK, KK, dan dia ganda dari satu tps itu langsung kita eksekusi dan hapus," katanya, Jumat (14/9).

Dia menambahkan, selain temuan data pemilih ganda, juga banyak ditemukan pemilih yang masih dibawah umur dan lain sebagainya.

"Kita juga menemukan 68 orang yang dibawah umur, pada saat april 2019 belum berusia 17 tahun, nah itu juga langsung kita hapus," terangnya

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya, Kamis (13/9) malam melalui rapat pleno bersama bawaslu dan seluruh partai yang hadir, menetapkan jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) KPUD Tanjabbar.

"Jumlah DPTHP sebanyak 205.209, dengan rincian laki-laki 106.062 dan perempuan 39.147," ujarnya

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, Asnawi, saat memberikan materi pada Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mengatakan, personil pengawasan dari Bawaslu, baik dari pusat hingga ke daerah sangat terbatas, sehingga perlu melibatkan unsure masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu.

“Melalui kegiatan ini diharapkan meminimalisir pelanggaran, terutama dalam tahap pencegahan, baik pelanggaran administratif, pidana dan etik,” jelasnya.

Ditambahkannya, dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu lebih efektif dalam mengusut sengketa pemilu, baik yang terjadi antara peserta pemilu maupun dengan penyelenggara pemilu.

“Seperti proses telaah laporan pelanggaran, dulu hanya lima hari sekarang diperpanjang hingga 14 hari. Lebih dari itu, bisa dinaikkan ke pengadilan atau dinyatakan tidak memenuhi unsur. Artinya, pengusutan pelanggaran pemilu lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjabbar Hadi Siswa, berharap, kepada semua pihak yang terlibat dapat mengawasi tahapan-tahapan pemilu, terutama adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pileg maupun pilpres di Kabupaten Tanjabbar.

"Artinya, saat ini Bawaslu tidak lagi sendiri, karena Bawaslu bekerja bersama masyarakat," tuturnya.

Baca: KPUD Tanjab Timur Tetapkan DPTHP 158.779 Mata Pilih

Baca: Ratusan Permohonan Paspor di Imigrasi Kerinci Ditangguhkan, Ternyata Ini Sebabnya

Baca: Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci Ganti Nama Jadi Festival Kerinci, segera Digelar

Penulis: Darwin
Editor: duanto
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved