Sidang Kasus Embung Sungai Abang Tebo

Sidang Dugaan Korupsi Embung Sungai Abang Tebo, Wakil Direktur Rekanan Mengaku Terima Rp 14 Juta

Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Embung di Desa Sungai Abang, kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo

Sidang Dugaan Korupsi Embung Sungai Abang Tebo, Wakil Direktur Rekanan Mengaku Terima Rp 14 Juta
TRIBUNJAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Sidang kasus dugaan korupsi Embung Sungai Abang Tebo di Pengadilan Tipikor Jambi 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Embung di Desa Sungai Abang, kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (12/9/18) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Satu di antara saksi yang dihadirkan adalah Wakil Direktur CV Persada. Antar Nusa, Fatmawati.

Dalam keterangannya, dia baru mengenal terdakwa Faisal Utama sebagai kuasa direktur setelah kejadian.

"Waktu itu, Pipit (Fitria) mau pinjam perusahaan, 2015 lalu. Wawan setiawan (direktur), mengizinkan melalui saya. Saya yang memberi kuasa, kepada Faisal," dia menerangkan.

Namun dia tidak tahu jika proyek yang dilangsungkan itu bermasalah.

Dia pun mengaku, tidak tahu proyek apa yang dikerjakan.

Baca: Sampaikan Kesaksian Dugaan Korupsi Embung Tebo, Ini yang Disampaikan Sekretaris ULP

"Saya cuma terima Rp 14 juta, dari Pipit," kata dia. "Setelah itu, tidak ada," lanjutnya.

Mengenai cek yang masuk di rekeningnya, kata dia Pipit yang mencairkan.

Untuk diketahui, Kasus ini menjerat empat terdakwa.

Di antaranya, Sarjono sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo selaku Pengguna Anggaran (PA), Kembar Nainggolan selaku Kabid Pertanian Tebo sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa, dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek.

Keempatnya diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015. Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799%, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Embung Tebo JPU Hadirkan Sembilan Saksi

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help