Persoalan Pendatang yang Tinggal di Hutan Produksi, Jadi Masalah Pelik Pemkab Tebo
Masyarakat pendatang tersebut berdomilisi di sana sejak tahun 2000 an.
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Heri Prihartono
TRIBUNJAMBI.COM, TRIBUN - Menyikapi keluhan pendatang di Rantau Jaya di patokan KM 55 Kecamatan VII Koto, yang tidak memiliki dokumen kependudukan, camat setempat angkat bicara.
Camat VII Koto, Alfian menjelaskan bahwa persoalan identitas kependudukan warga yang tinggal di kawasan Hutan Produksi (HP) Rantau Jaya, menjadi persoalan pelik Pemerintah Kabupaten Tebo.
Baca: Sidang Dugaan Korupsi Embung Sungai Abang Tebo, Wakil Direktur Rekanan Mengaku Terima Rp 14 Juta
Masyarakat pendatang tersebut berdomilisi di kawasan tersebut pada tahun 2000 an.
Persoalan ini kata dia, sudah terjadi sejak 2012 yang lalu. Meski berulang kali warga Rantau Jaya dan sekitarnya mengajukan pembuatan KTP Elektronik tetap tidak bisa diakomodir. Sebab, mereka berada di atas kawasan HP.
Baca: Tak Miliki Akte Lahir, Ratusan Siswa Pedalaman Tebo Terancam Putus Sekolah
Data kependudukan yang sebelumnya telah mereka cabut ditolak Disdukcapil Tebo dan terpaksa kembali ke tempat asal mereka tinggal.
Jumlah KK warga di Rantau Jaya, secara administrasi tidak bisa masuk ke dalam data resmi Kecamatan VII Koto. Namun, informasi jumlah penduduk yang diklaim mereka yang di tinggal di sana mencapai 1267 KK.
Baca: 12 Pemuda Gilir Seorang Remaja Putri, Penasehat Hukum Minta Terdakwa Bebas Tanpa Syarat
Baca: Sidang Dugaan Korupsi Embung Sungai Abang, Solihin Ngaku Tak Tahu Ijazahnya Disalahgunakan
Adanya sarana pendidikan di sana seperti sekolahan di akui Camat Alfian, tidak menjadi permasalahan.
"Tapi kalau untuk data administrasi kependudukan supaya warga di akomodir bisa dikeluarkan KTP memang tidak bisa," kata Alfian.(*)
