Kasus Dugaan Korupsi Embung Tebo JPU Hadirkan Sembilan Saksi

Keempat terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kabupaten Tebo

Kasus Dugaan Korupsi Embung Tebo JPU Hadirkan Sembilan Saksi
TRIBUNJAMBI/MAREZA SUTAN AJ
Sembilan saksi mengambil sumpah dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jambi, Rabu (12/9/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang perdana kasus dugaan korupsi pembangunan embung di desa Sungai Abang, kecamatan VII Koto, kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 kembali digelar.

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (12/9/18) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan dipimpin ketua majelis hakim, Dedy Muchti Nugroho.

Dalam kesempatan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sembilan orang saksi. Di antaranya,
Ferisal Nover, Fitria, Fatmawati, Viky Ernando Harahap,Sudirman, Solihin, Amir Faisal, Ahmad Abrar, dan Rusdi.

Namun, karena tidak cukup waktu, majelis hakim hanya memeriksa lima saksi, di antaranya Ferisal Nover, Fatmawati, Ahmad Abrar, Rusdi, dan Solihin. Sementara itu, sisanya akan diperiksa pada Senin (17/9/18) mendatang.

Kasus ini menjerat empat terdakwa. Di antaranya, Sarjono sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo selaku Pengguna Anggaran (PA), Kembar Nainggolan selaku Kabid Pertanian Tebo sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Faisal Utama selaku Kuasa Direktur CV Persada Antar Nusa, dan Jonaita Nasir selaku pemilik proyek.

Keempatnya diduga telah melakukan penyalahgunaan dana proyek Pengadaan Konstruksi Embung di Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015.

Dari proyek 100 persen, pekerjaannya baru diselesaikan sekitar 80,799%, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 89 ayat (4).

Perbuatan keempat terdakwa secara primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Secara subsidair, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved