Sidang Suap PDAM Tirta Sakti, Penasihat Hukum Asmardi: Ada Fakta yang Sengaja Dihilangkan

kata Victor, inisiator kasus ini adalah Agus Salim dan Andi Herman. "Asmardi hanya perantara,” sebutnya.

Sidang Suap PDAM Tirta Sakti, Penasihat Hukum Asmardi: Ada Fakta yang Sengaja Dihilangkan
Tribun Jambi/Mareza
Agus Salim, Pjs Dirut PDAM Tirta Sakti menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pembacaan pledoi oleh Penasihat Hukum (PH), Rabu (8/8/18). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang dua terdakwa kasus dugaan suap yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polres Kerinci kembali digelar. Keduanya adalah Agus Salim selaku Pjs Dirut PDAM Tirta Sakti dan Asmardi selaku Kasubag Bin Kejari Sungai Penuh. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dengan agenda pembacaan pledoi oleh Penasihat Hukum (PH), Rabu (8/8/18).

Dalam sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Khairulludin itu, mewakili tim PH Agus Salim, Lenny Marlina berbeda pendapat dengan JPU. Dia mengatakan, dalam perkara tangkap tangan yang melibatkan kedua terdakwa, tidak ditemukan adanya seseorang yang memiliki jabatan dalam melakukan penyidikan pada perkara SR-MBR yang sedang ditangani oleh Kejari Sungai Penuh.

“Hingga saat ini, perkara ini tidak dikembangkan pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga, kuat dugaan perkara ini adalah sebuah rekayasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,” tegas Lenny Marlina.

Hal senada juga diungkapkan perwakilan tim PH Asmardi, Victorianus Gulo. Menurutnya, ada fakta-fakta yang sengaja dihilangkan.

“Kami tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut kami, ada tindakan dengan sengaja menghilangkan fakta yang jelas ada dan harus dimuat dalam tuntutan,” sebut Viktorianus Gulo.

Disebutkannya, fakta-fakta yang dihilangkan, antara lain adanya negosiasi uang oleh Kasi Pidsus Andi Herman dengan Agus Salim.

“Itu tidak dimuat dalam tuntutan, seakan-akan dengan tidak dimuatnya itu, JPU mengarahkan yang mengambil keputusan adalah Asmardi,” jelasnya.

Padahal, kata Victor, inisiator kasus ini adalah Agus Salim dan Andi Herman. "Asmardi hanya perantara,” sebutnya.

Sementara itu, tim JPU yang diwakili Fahrul Rozi tetap bersikukuh pada tuntutannya.

Sebelumnya, JPU menuntut kedua terdakwa dengan penjara selama 15 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider dua bulan penjara. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (15/8) mendatang, dengan agenda putusan.

Sebagai informasi, kasus ini berawal dari tangkap tangan yang dilakukan anggota Polres Kerinci, Jumat (29/12/17). Keduanya ditangkap di Bukit Sintiong. Dari tangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 350 juta.

Uang tersebut diduga akan diberikan, terkait beberapa proyek PDAM yang tengah ditangani oleh Kejari Sungaipenuh. Satu di antaranya adalah proyek pemasangan sambungan PDAD untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Kerinci.

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help